Jakarta, IDN Times - Prancis, pada Minggu (9/4/2023), mengklarifikasi bahwa tidak ada tentaranya yang berada di Ukraina. Keterangan itu disampaikan setelah kebocoran rencana yang menyebut bahwa pasukan Prancis ikut dalam konflik bersenjata di Ukraina.
Sebelumnya, Presdien Prancis Emmanuel Macron mengadakan kunjungan ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Selain membahas soal hubungan Prancis-China, kedua pemimpin ikut membahas terkait proses perdamaian di Ukraina.
Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Sébastien Lecornu, mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun tentaranya yang berada di Ukraina.
"Tidak ada sama sekali angkatan bersenjata Prancis yang beroperasi di Ukraina. Dokumen tersebut bukan diambil dari militer Prancis. Kami tidak akan mengomentari terkait dokumen yang tidak ada kejalasan sumbernya tersebut," tuturnya, dilansir Politico.
Pernyataan itu datang setelah mendengar kabar kebocoran data soal rencana Ukraina untuk melancarkan serangan balik pada musim semi.
Dokumen yang memuat informasi dan data sensitif itu tersebar di Twitter dan Telegram dalam beberapa hari terakhir. Dokumen rahasia diduga berasal dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS).
Dilaporkan Ukrinform, salah satu halaman dalam dokumen tersebut menyebutkan bahwa ratusan pasukan khusus dari aliansi NATO, termasuk Prancis, AS, Inggris Raya, dan Latvia beroperasi di Ukraina.
Sementara, Kantor Kepresidenan Ukraina menyebut bahwa dokumen yang bocor soal serangan balik tersebut adalah gertakan dari Rusia.
Kunjungan Macron ke China juga membahas perang Rusia-Ukraina. Keduanya sepakat untuk menentang penggunaan senjata nuklir dan mendukung pengembalian kedamaian di Ukraina.
Dilansir Kyiv Post, Prancis dan China percaya bahwa perbedaan dan permasalahan antarnegara seharusnya dapat diselesaikan lewat jalur damai, yakni dengan dialog dan konsultasi.
Kedua negara juga mendukung penuh Pernyataan Bersama antara Kepala Negara China, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat pada 3 Januari 2022.
"Pernyataan tersebut mengingatkan saya bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan seharusnya tidak pernah dilakukan. Kedua negara mendesak agar semuanya mengurungkan aksi yang dapat memperburuk tensi," tulisnya.