Jakarta, IDN Times - Gelombang pemblokiran aplikasi TikTok semakin masif. Kini giliran Prancis yang melarang aplikasi tersebut dari ponsel pegawai pemerintahan.
Menteri Transformasi dan Administrasi Publik Prancis, Stanislas Guerini, mengumumkan hal itu dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Jumat (24/3/2023). Kebijakan itu mengikuti larangan serupa yang telah dikeluarkan beberapa negara Barat, di tengah kekhawatiran koneksi pemerintah China dengan aplikasi besutan ByteDance tersebut.
Alasan utama Prancis memblokir TikTok adalah masalah keamanan siber. Keputusan itu dilakukan setelah selama beberapa pekan, mitra Prancis di Eropa dan internasional telah mengadopsi langkah pelarangan aplikasi itu.
"Untuk menjamin keamanan siber administrasi dan pegawai negeri kami, pemerintah telah memutuskan untuk melarang aplikasi rekreasi seperti TikTok di telepon profesional pegawai negeri," kata Stanislas Guerini dikutip France24.
Guerini mengatakan aplikasi hiburan itu tidak memiliki tingkat keamanan siber dan perlindungan data yang kurang memadai. Larangan penggunaan TikTok akan segera berlaku dan layanan pemerintah akan memantau kepatuhan terhadap aturan itu.
Pelarangan TikTok di ponsel staf pemerintah Prancis ada pengecualian. Karena alasan profesional, aplikasi kemungkinan masih bisa digunakan untuk komunikasi kelembagaan.
Dilansir Associated Press, pengecualian itu dapat dilakukan jika pejabat terkait telah mendapatkan izin untuk menggunakannya.
Selain TikTok, larangan pegawai pemerintah terhadap media sosial juga meliputi Twitter, Instagram, dan Netflix. Bahkan aplikasi permainan seperti Candy Crush dan aplikasi kencan juga dilarang.
Secara umum, Paris belum memberikan daftar persis aplikasi yang dilarang. Jika negara-negara Barat lainnya melarang TikTok, Prancis melangkah lebih jauh dengan melarang aplikasi lainnya. Pelanggaran atas aturan itu dapat diputuskan sanksinya di tingkat manajerial.
Dilansir Engadget, kebijakan Prancis itu merupakan kekhawatiran umum bahwa aplikasi hiburan dapat mengancam data pemerintah. Aturan pelarangan dapat meyakinkan politisi yang khawatir bahwa staf mungkin tidak sengaja membuka informasi lewat akun media sosial mereka.
Di sisi lain, TikTok telah berulang kali membantah tuduhan bekerja sama dengan pemerintah China. Di hadapan komite DPR Amerika Serikat (AS), kepala eksekutif Chou Chew mengatakan, perusahaan ByteDance bukan agen China dan data pengguna AS tidak dapat diakses oleh staf di negara lain ketika proyek migrasi pusat data selesai akhir tahun ini.