Jakarta, IDN Times - Duta Besar (Dubes) Prancis di Dakar, pada Jumat (7/3/2025), mengumumkan penyerahan dua pangkalan militer kepada Senegal. Langkah ini menjadi awal mula penarikan tentara Prancis dari teritori negara Afrika Barat tersebut.
Dalam setahun terakhir, negara-negara Afrika Barat terus menolak keberadaan pangkalan militer Prancis di negaranya. Pada awal 2025, Pantai Gading dan Senegal menyatakan keinginannya agar tentara Prancis ditarik dari negaranya.
Dubes Prancis resmi menyerahkan pangkalan dan fasilitas militer Prancis di Marechal dan Saint-Exupery kepada militer Senegal.
"Kami mengumumkan penyerahan pangkalan militer Marecahl dan Saint-Exupery yang terletak di ibu kota Dakar kepada otoritas Senegal. Sementara, fasilitas militer lainnya masih menyusul dan akan diserahkan sesuai jadwal yang sudah disepakati," tuturnya, dilansir France24.
Sejak 12 Februari, Prancis juga mengumumkan pendirian komisi gabungan dengan Senegal untuk mengorganisir penarikan tentara Prancis. Paris juga sudah menyetujui untuk menyerahkan pangkalan militer hingga akhir 2025.
Komisi tersebut sudah mengadakan negosiasi pertama pada akhir Februari. Tak hanya mengenai penarikan tentara, komisi gabungan Prancis-Senegal itu bertujuan meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama keamanan.
Presiden Senegal, Bassirou Diomaye Faye, mengumumkan agenda perubahan dan kedaulatan nasional pada November. Ia pun menyerukan agar tentara Prancis dan tentara asing lainnya meninggalkan Senegal pada akhir 2025.
"Senegal adalah negara merdeka dan memiliki kedaulatan penuh atas teritorinya. Sebagai sebuah negara berdaulat, maka Senegal tidak bisa mengakomodir keberadaan pangkalan militer asing di dalam wilayahnya," kata Diomaye Faye, dikutip Le Monde.
Menyusul penarikan tentara Prancis dari Senegal, ratusan warga lokal Senegal yang bekerja di lingungkan fasilitas militer Prancis sesuai jadwalnya akan diberhentikan mulai 1 Juli 2025.
Selama ini, pangkalan militer Prancis sudah mempekerjakan 162 staf di kantornya. Sedangkan 400-500 orang bekerja sebagai tenaga kontrak dalam fasilitas militer tersebut.
Pada akhir Februari, Prancis resmi menyerahkan pangkalan militer satu-satunya di Pantai Gading kepada pemerintah lokal. Langkah ini menandai berakhirnya keberadaan militer Prancis di Pantai Gading selama beberapa dekade.
"Penyerahan ini menandai era baru persahabatan dan kolaborasi strategis antara kedua negara. Keberadaan Prancis di Pantai Gading berubah, tapi tidak menghilang begitu saja," ungkap Menteri Pertahanan Prancis, Sebastien Lecornu.
Prosesi penyerahan ini dilakukan dengan upacara perubahan penjaga di pangkalan tersebut yang menandai transfer tanggung jawab fasilitas tersebut dari militer Prancis kepada militer Pantai Gading.
Fasilitas militer Prancis di Pantai Gading terletak di Port-Bouet, Abdijan. Fasilitas itu sudah didirikan sejak 1978 yang ikut membantu dalam menstabilkan negara Afrika Barat tersebut setelah kudeta dan demonstrasi besar pada 2000-an.