Jakarta, IDN Times - Prayut Chan-o-Cha kembali menjalankan tugasnya sebagai perdana menteri Thailand setelah dinyatakan bahwa dirinya belum melampaui batas masa jabatan delapan tahun.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa masa jabatannya sebagai perdana menteri belum berakhir layaknya yang diributkan oleh banyak pihak, termasuk anggota parlemen oposisi.
Dilansir dari Strait Times, Senin (3/10/2022), Prayut dilaporkan mulai bekerja kembali sejak awal pekan ini. Ia diketahui mengunjungi lokasi banjir di beberapa wilayah di Thailand hari ini.
Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut memuluskan dirinya untuk tetap menjabat sebagai PM Thailand hingga 2025 mendatang.
Sejak protes kelompok oposisi, Prayut telah diskors dari tugas utama sejak 24 Agustus 2022, selagi pengadilan mempertimbangkan masalah tersebut. Posisinya diambil alih oleh wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan dalam sebulan terakhir.
Partai Pheu Thai, yang menjadi oposisi, berpendapat bahwa Prayut telah melampaui batas masa jabatan yang ditetapkan Konstitusi 2017. Mereka menyatakan bahwa perdana menteri mana pun tidak dapat memegang jabatan itu selama lebih dari delapan tahun.
Prayut menjadi perdana menteri pada Agustus 2014, setelah melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintah yang dipimpin Pheu Thai.
Pheu Thai berpendapat bahwa masa jabatannya harus mencakup periode ini, yaitu 2018-2022.
Artinya, seharusnya masa jabatan Prayut berakhir hingga Agustus 2022 lalu. Keputusan MK Thailand sendiri yang mengizinkan Prayut tetap menjabat dianggap telah mengecewakan banyak pihak.
Walau dinyatakan masih bisa menjabat, Prayuth masih akan menghadapi gejolak politik awal tahun depan, ketika masa jabatan empat tahun parlemen berakhir. Namun, elektabilitas Prayut dalam dua tahun terakhir dikabarkan merosot atau rendah.
Prayut kerap mendapatkan kritik terkait penangangan dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Dia juga dianggap gagal merespons pandemik COVID-19 dengan cekatan. Pada 2020, puluhan ribu orang turun ke jalan menuntut Prayut dan kabinetnya mengundurkan diri. Para demonstran juga menyerukan agar konstitusi diamandemen.
Beberapa konfrontasi antara gerakan protes yang digerakkan oleh mahasiswa dan pihak berwenang menjadi kekerasan. Aktivis telah mengancam protes baru jika pengadilan mendukung Prayuth yang membuat kekhawatiran akan lebih banyak kerusuhan.