Presiden Filipina Dorong ASEAN Tanggapi China soal Laut China Selatan

01 Sep 2023, 15:37 WIB

Bongbong Marcos (Instagram.com/bongbongmarcos)

Jakarta, IDN Times - Presiden Filipina, Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos akan memberikan dorongan besar kepada ASEAN untuk mengeluarkan pernyataan bersama tentang peta baru China dan tindakan China baru-baru ini di Laut China Selatan.

Bongbong dijadwalkan akan menghadiri KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023.

“Filipina pastinya mendorong pernyataan mengenai hal itu. Tapi tentu saja saya belum bisa memberikan teks finalnya karena masih dalam tahap negosiasi,” kata Asisten Sekretaris untuk Urusan ASEAN Kementerian Luar Negeri Filipina, Daniel Espiritu, dikutip dari Philippine News Agency, Jumat (1/9/2023).

1. Bongbong akan angkat isu Laut China Selatan

Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos. (dok. Youtube Setpres RI)

Selama pertemuan KTT ASEAN nanti, Espiritu mengatakan, Bongbong akan terus mendorong kepatuhan terhadap tatanan internasional untuk menyelesaikan klaim tumpang tindih di Laut China Selatan.

“Presiden akan terus mendorong aturan berbasis UNCLOS 1982 khususnya di Laut China Selatan. Filipina akan terus menjunjung dan melaksanakan kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan, sesuai dengan hukum internasional,” tutur Espiritu.

Filipina dan China serta beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam terlibat dalam sengketa wilayah Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya. Beijing mengklaim sekitar 80 persen wilayah perairan itu adalah miliknya.

2. Klaim China ditolak Mahkamah Internasional pada 2016

Personel penjaga pantai Filipina sedang mengamati armada milik China di daerah Sabina Shoal, Kepulauan Spratly, Laut China Selatan pada 27 April 2021. (Facebook.com/Philippines Coast Guard)

China mengklaim kedaulatan di hampir seluruh bagian Laut China Selatan yang menjadi jalur perdagangan internasional senilai triliunan dolar setiap tahunnya. Namun, pada 2016 lalu, klaim China ini ditolak oleh Mahkamah Internasional.

Kasus ini diajukan oleh Filipina ke Mahkamah Internasional karena klaim China tersebut tidak sesuai dengan konvensi PBB tentang hukum laut.

Pernyataan China sebelumnya datang berdasarkan sebuah peta yang diterbitkan pada 1947 yang menunjukkan adanya nine dash line atau sembilan garis yang terhubung dari selatan China, tepatnya di Pulau Hainan.

3. Bukan pertama kali China keluarkan peta baru

Peta Standar China Edisi 2023 ini juga bukan pertama kalinya diluncurkan. Pada 2014 lalu, China pernah meluncurkan pembaruan peta nasional resminya yang menekankan klaim sembilan garis putus atau nine dash line di atas Laut China Selatan.

Pada 2012, China juga sempat meluncurkan peta yang memicu kemarahan beberapa negara seperti Vietnam dan India.