Dalam dekrit tersebut, Abbas memutuskan untuk menunda pemilu tahun ini dan menggeser jadwalnya ke 11 September 2027 mendatang. Pemilu tersebut nantinya akan diikuti oleh warga Palestina yang ada di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Dalam pemilu tersebut, warga Palestina akan memilih presiden dan anggota legislatif.
Presiden Palestina Tunda Pemilu Hingga 2027, Kenapa?
3 min read
Intinya Sih
- Mahmoud Abbas menunda pemilu Palestina dari 28 November 2026 menjadi 11 September 2027, untuk memilih presiden dan anggota legislatif di Gaza, Tepi Barat, serta Yerusalem Timur.
- Penundaan dilakukan karena situasi keamanan dinilai belum kondusif akibat serangan IDF, setelah Abbas berdiskusi dengan faksi Palestina, partai politik, dan Komite Eksekutif PLO.
- Sejumlah politikus menolak penundaan karena Palestina belum menggelar pemilu sejak 2005-2006; Abbas tetap menjabat meski masa kepemimpinannya seharusnya berakhir pada 2009.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
1. Situasi belum kondusif untuk menggelar pemilu
Sejumlah bangunan di Jalur Gaza, Palestina, telah hancur akibat diserang oleh pasukan Israel. (unsplash.com/Mohammed Ibrahim) Dalam dekrit tersebut, Abbas menjelaskan, penundaan pemilu ini dilakukan karena situasi di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur masih belum kondusif. Sebab, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) hingga kini masih menyerang ketiga wilayah tersebut. Abbas khawatir IDF akan melakukan serangan secara tiba-tiba saat pemilu berlangsung.
“Kami menyerukan warga Palestina di Yerusalem, Tepi Barat, dan Jalur Gaza untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang bebas dan langsung untuk memilih presiden Palestina dan anggota Dewan Legislatif Palestina secara bersamaan sesuai dengan hukum. Hambatan yang ditimbulkan oleh tindakan Israel serta kebutuhan untuk menciptakan kondisi politik, keamanan, dan kondisi di lapangan yang sesuai untuk pemilihan yang bebas, adil, dan inklusif," demikian bunyi dekrit yang dirilis Abbas, seperti dikutip media Palestina, WAFA.
2. Abbas telah berdiskusi dengan sejumlah pihak
potret Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas (commons.wikimedia.org/President of the Russian Federation ) Keputusan ini diambil Abbas usai berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk faksi-faksi Palestina, faksi-faksi politik, dan Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dari diskusi tersebut, Abbas memutuskan untuk menunda pemilu di Palestina sampai 2027.
Namun, sejumlah politikus Palestina tidak setuju dengan penundaan pemilu ini. Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Partai Inisiatif Nasional Palestina, mengatakan, warga Palestina kecewa dengan keputusan Abbas untuk menunda pemilu. Sebab, mereka sudah berharap pemilu akan digelar tahun ini karena ingin Palestina segera memiliki struktur pemerintahan yang jelas layaknya negara berdaulat.
“Saat ini, semuanya terkonsentrasi di tangan otoritas eksekutif. Tidak ada lembaga peradilan independen, tidak ada parlemen, yang dapat mengeluarkan undang-undang dan peraturan. Ini sama sekali tidak dapat diterima bahwa warga Palestina telah ditolak haknya untuk memilih selama dua dekade. Dari perspektif rakyat Palestina, terdapat kebutuhan besar akan reformasi,” jelas Barghouti dilansir Al Jazeera.
3. Palestina sudah tidak pernah menggelar pemilu sejak 2006
ilustrasi pemilu (pexels.com/Element5 Digital) Palestina sendiri terakhir kali menggelar pemilu pada 2005 dan 2006. Pemilu 2005 dilakukan untuk memilih presiden. Ketika itu, Abbaslah yang berhasil memenangi pemilu dan menjadi Presiden Otoritas Palestina. Sementara itu, pemilu 2006 dilakukan untuk memilih anggota legislatif.
Masa kepemimpinan Abbas seharusnya sudah berakhir pada 2009. Namun, hal itu tidak terjadi karena dekrit yang ia keluarkan. Dekrit tersebut kerap melarang pemilu di Palestina dengan alasan keamanan. Oleh karena itu, Abbas masih menjadi Presiden Palestina hingga saat ini.
This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
