Presiden Prancis Kritik Netanyahu soal Serangan Israel ke Lebanon

25 Okt 2024, 14:10 WIB

Leo Manik

Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (x.com/@EmmanuelMacron)

Intinya sih...

Prancis mengumpulkan Rp15,6 triliun bantuan untuk Lebanon dalam konferensi di Paris.
Dana tersebut terdiri dari 800 juta dolar AS untuk bantuan kemanusiaan dan 200 juta dolar AS untuk penguatan militer Lebanon.
Konferensi ini mendesak gencatan senjata dan mengakhiri serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prancis, Emmanuel Macron memberikan peringatan keras kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu terkait konflik di Lebanon. Peringatan tersebut disampaikan dalam konferensi bantuan untuk Lebanon di Paris yang berhasil mengumpulkan dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp15,6 triliun pada Kamis (24/10/2024).

"Kita tidak bisa membela peradaban dengan cara-cara yang tidak beradab" tegas Macron, dilansir dari The Guardian.

Sebelumnya, Netanyahu menyatakan bahwa konflik ini merupakan perang peradaban melawan kebiadaban. Konferensi tersebut berhasil mengumpulkan dana bantuan kemanusiaan sebesar 800 juta dolar AS (Rp12,5 triliun) dan 200 juta dolar AS (Rp3,1 triliun) untuk penguatan militer Lebanon.

Serangan Israel ke Lebanon telah menewaskan lebih dari 2.500 orang dan mengakibatkan lebih dari 1 juta warga mengungsi. Dalam konferensi tersebut, Macron juga mendesak adanya gencatan senjata dan mengakhiri serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB.

1. Prancis dan AS berbeda pandangan soal konflik

Konferensi Paris yang dihadiri 70 delegasi pemerintah dan 15 organisasi internasional ini tidak dihadiri Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken lebih memilih bertemu pemimpin Qatar untuk membahas gencatan senjata Gaza.

AS melalui perwakilannya menyalurkan bantuan sebesar 300 juta dolar AS (Rp4,6 triliun). Namun, terdapat perbedaan pandangan antara Prancis dan AS terkait penanganan konflik ini.

"Perancis menginginkan gencatan senjata dan percaya bahwa Hizbullah tidak akan dapat dilenyapkan. AS menginginkan Hizbullah untuk dihancurkan dan mendorong Israel meningkatkan serangannya," ungkap seorang diplomat Timur Tengah, dilansir dari Reuters.

Israel sebelumnya telah menolak rencana gencatan senjata selama 21 hari yang diusulkan pada September lalu. Kedua negara juga memiliki perbedaan pendapat mengenai implementasi Resolusi 1701 PBB yang mengatur tentang penempatan pasukan di Lebanon selatan.

2. Rencana penguatan militer Lebanon

Prancis berencana membantu melatih 6 ribu pasukan tambahan Lebanon sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan negara tersebut. Dilansir Reuters, Italia akan mengorganisir konferensi khusus yang berfokus pada penguatan militer Lebanon.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyatakan kemungkinan peningkatan jumlah pasukan Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL ) dari 10 ribu menjadi 15 ribu personel. Hal ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan setelah tiga tentara Lebanon tewas dalam serangan Israel di perbatasan.

"Badai yang kita saksikan saat ini tidak seperti yang lain, karena membawa benih kehancuran total," ungkap Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati dalam konferensi tersebut.

3. Macron sebut Iran mendorong Hizbullah ke dalam konflik

Prancis memiliki ikatan historis yang kuat dengan Lebanon dan memiliki populasi diaspora Lebanon yang besar. Total bantuan yang terkumpul dalam konferensi ini jauh melampaui target awal Prancis sebesar 500 juta euro (Rp8,4 triliun) dan permintaan PBB sebesar 400 juta dolar AS (Rp6,2 triliun).

"Pesan untuk Israel sederhana: Gencatan senjata!" ujar Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot.

Macron menyesalkan peran Iran yang mendorong Hizbullah untuk melawan Israel. Menurutnya, Lebanon seharusnya tidak terlibat dalam perang Gaza demi kepentingan nasionalnya sendiri.

Macron menyatakan bahwa peningkatan serangan dan kekerasan bukan solusi untuk menciptakan keamanan dan mengakhiri konflik di kawasan tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.