Profil Navi Pillay, Eks Hakim ICC yang Raih Nobel Perdamaian 2026

Navanethem (Navi) Pillay lahir di Kota Durban, Afrika Selatan, pada 23 September 1941. Pillay merupakan perempuan yang sangat memerhatikan pendidikan. Ia pernah berkuliah di University of Natal (sekarang University of KwaZulu-Natal) dan lulus dengan gelar Sarjana Humaniora (BA) pada 1963. Kemudian, ia juga lulus dengan gelar Sarjana Hukum (LLB) di universitas yang sama pada 1965. 

Setelah selesai mengenyam bangku kuliah, Pillay memulai karier hukumnya dengan magang di Durban. Pada 1967, Pillay menjadi wanita kulit hitam pertama yang membuka praktik hukumnya sendiri di Natal. Ia memberikan bantuan hukum kepada para aktivis dari berbagai organisasi politik yang saat itu ditahan oleh Pemerintah Apartheid Afrika Selatan.

Untuk memperkuat keilmuannya di bidang hukum, Pillay lantas melanjutkan studinya ke jenjang S2 dan S3. Pada 1982, Pillay mendapatkan gelar master di bidang Hukum dari Harvard University, AS. Selang enam tahun kemudian, tepatnya pada 1988, Pillay berhasil menamatkan studi S3-nya di bidang Hukum hingga mendapat gelar doktor dari universitas yang sama. 

Usai menamatkan studi S3, Pillay lantas memulai kariernya sebagai dosen di University of Durban Westvillepada 1990-an. Pada 1995, setelah berakhirnya masa Apartheid, Pillay diangkat sebagai hakim sementara di Pengadilan Tinggi Afrika Selatan. Pada tahun yang sama, ia juga terpilih oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadi salah satu hakim di Mahkamah Kriminal Internasional cabang Rwanda (ICTR). 

Pillay menjadi hakim di ICTR selama total delapan tahun. Selama empat tahun terakhir, yakni dari 1999 sampai 2003, Pillay menjabat sebagai presiden yang bertanggung jawab atas seluruh operasi ICTR. Selama bertugas di ICTR, ia memainkan peran penting dalam merevolusi aturan yurisprudensi tentang pemerkosaan serta tentang isu-isu kebebasan berbicara dan propaganda hitam. 

Pada Februari 2003, Pillay terpilih menjadi anggota panel hakim pertama ICC dan ditugaskan ke Divisi Banding. Pillay bertugas di posisi tersebut selama enam tahun. Namun, ia mengundurkan diri pada Agustus 2008 karena terpilih menjadi Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM). 

Sepak terjang di dunia penegakan hukum internasional inilah yang lantas menjadi pertimbangan Komite Nobel Norwegia untuk memberikan Hadiah Nobel Perdamaian 2026 kepada Pillay. Sebab, lewat semua pengalamannya, Pillay dianggap telah berkontribusi bagi perdamaian dunia lewat penegakkan hukum internasional, terutama dalam kasus konflik antara Israel dan Palestina.

Usai mendapatkan Nobel Perdamaian, nama Pillay langsung terdengar luas, baik di Afrika Selatan maupun di seluruh dunia. Di Afrika Selatan, nama Pillay menjadi booming karena dirinya merupakan orang sekaligus perempuan pertama dari negaranya yang berhasil mendapatkan Nobel Perdamaian.