Protes Pemerintah, Pemimpin Oposisi Korea Selatan Gunduli Kepalanya

16 Sep 2019, 19:04 WIB

Hwang Kyo-ahn, pemimpin partai oposisi Korea Selatan, mencukur rambutnya sebagai bentuk protes terhadap penunjukkan Menteri Kehakiman yang baru pada 16 September 2019. instagram.com/yonhap_news

Seoul, IDN Times - Pemimpin partai oposisi utama Korea Selatan, Hwang Kyo-ahn, memutuskan untuk menggunduli kepalanya pada Senin (16/9) sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Hwang, ketua dari Partai Kebebasan Korea (LKP), melakukannya di hadapan publik untuk menuntut pengunduran diri Cho Kuk.

Dilansir dari kantor berita Yonhap, Cho baru saja ditunjuk sebagai Menteri Hukum Korea Selatan yang baru. Hanya saja, keluarga Cho saat ini tengah terjerat skandal hukum dan diperiksa oleh kejaksaan. Oleh karena itulah Hwang merasa ia tak pantas menduduki posisi tersebut.

1. Mencukur rambut hingga plontos kerap dilakukan oleh politisi Korea Selatan sebagai bentuk protes

Di Korea Selatan, para politisi punya cara tersendiri untuk menunjukkan penolakan terhadap sesuatu. Mencukur rambut sampai plontos adalah salah satunya. Pada Mei lalu, misalnya, ada empat anggota LKP yang menggunduli kepala di gedung Majelis Nasional (parlemen Korea Selatan).

Keempatnya memprotes keinginan partai berkuasa yang berniat mempercepat pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Beberapa di antaranya berkaitan dengan reformasi sistem Pemilu dan pembentukan unit investigasi khusus untuk menangani korupsi oleh pegawai negeri sipil (PNS).

2. Hwang melakukan aksinya di halaman Istana Presiden

Sementara itu, Hwang memilih halaman Cheong Wa Dae atau Istana Presiden Korea Selatan sebagai lokasi protesnya. Menurutnya, Presiden Moon Jae-in sudah semestinya tidak berpura-pura tuli dan mulai mendengar tuntutan publik untuk memecat Cho. "Menteri Cho seharusnya secara sukarela mundur dari jabatannya dan menghadapi investigasi jaksa," kata Hwang.

Dalam kasus ini, Hwang bukan orang pertama yang menggunduli kepalanya. Minggu lalu, dua anggota parlemen sudah terlebih dulu melakukannya. Keduanya adalah Park In-sook dari partai yang sama dengan Hwang dan Lee Un-ju yang merupakan politisi independen.

3. Presiden bereaksi dengan mengirimkan utusannya

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bertemu dengan Presiden Myanmar Win Myint di Istana Kepresidenan Naypyitaw, Myanmar, pada 3 September 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Thar Byaw

Ketika mengetahui rencana Hwang, Moon pun mengutus sekretaris senior untuk urusan politik, Kang Gi-jung, agar mengirimkan pesan khusus untuknya. Dalam pesannya, Moon mengaku "prihatin dan khawatir" terhadap langkah yang diambil Hwang.

Juru bicara Cheong Wa Dae, Ko Min-jung, mengatakan Moon meminta Hwang mempertimbangkan kembali keputusan untuk menggunduli kepalanya. Hwang yang sudah mantap dengan caranya memprotes kembali mengingatkan Moon agar segera menyudahi jabatan Cho.

4. Keluarga Cho sedang menjalani penyelidikan

Ilustrasi jalanan Seoul, Korea Selatan. unsplash.com/Ryoji Iwata

Penunjukkan Cho sebagai Menteri Hukum terjadi pada minggu lalu. Moon disebut menutup mata terhadap fakta bahwa keluarga Cho sedang terkena masalah hukum dan menjalani penyelidikan. Keluarganya diduga melakukan korupsi dana investasi swasta. Istrinya juga dicurigai terlibat dalam pemalsuan ijazah putrinya.

Cho membantah segala tudingan itu. Akan tetapi, penyelidikan tetap berlangsung. Sedangkan Moon menegaskan jika membatalkan penunjukkan Cho hanya karena tuduhan yang belum terbukti akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahannya. Partai Demokrat yang mengusung Moon mengkritik langkah Hwang.

"Kejaksaan yang akan menginvestigasi [kasus ini]," ujar salah satu pejabat partai, Lee In-young. "Kini saatnya Majelis Nasional memainkan peran bertanggung jawab untuk kehidupan masyarakat."