Puluhan Ribu Warga India Demo di New Delhi, Tuntut Ketua KPU Mundur

Para pemimpin oposisi menilai Gyanesh Kumar telah merusak sistem pemilu melalui program revisi daftar pemilih atau Special Intensive Revision (SIR). Sehari sebelum unjuk rasa, aliansi INDIA menggelar sidang pemakzulan simbolis terhadap Kumar sebagai bentuk protes atas kinerjanya. Langkah ini turut didukung oleh para pemimpin partai regional seperti Mamata Banerjee dan Akhilesh Yadav yang hadir langsung di atas panggung orasi.

Selain menuntut pengunduran diri Kumar, Rahul Gandhi menuduh organisasi induk ideologi BJP, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), telah memperketat cengkeraman pada berbagai institusi negara. Cengkeraman tersebut dinilai merambah sistem pendidikan hingga lembaga investigasi sehingga merampas hak-hak petani, pekerja, dan pemuda.

"Saya katakan kepada setiap warga dan pemuda India bahwa Gyanesh Kumar harus melepaskan jabatannya. Gyanesh Kumar akan masuk penjara," ujar Rahul Gandhi, pemimpin oposisi utama dari Partai Kongres, dilansir ABC News.

Meski klaim kehadiran satu juta orang tidak tercapai dan menyisakan sejumlah kursi kosong di arena, aksi ini tetap menjadi unjuk kekuatan terbesar oposisi dalam beberapa tahun terakhir. Mobilisasi massa juga sempat terhambat akibat barikade polisi yang menghentikan banyak bus rombongan pendukung di perbatasan masuk Kota Delhi.

Perselisihan mengenai revisi daftar pemilih mencuat sejak tahun lalu, tetapi berubah menjadi skandal nasional pada September 2026. Investigasi surat kabar The Indian Express mengungkap bahwa Kumar tetap mengambil keputusan krusial terkait revisi tersebut meski mendapat keberatan berulang kali dari dua komisioner pemilu lainnya. Pihak oposisi menuding proses manipulasi sistemik ini sengaja menyasar kelompok minoritas, terutama warga Muslim yang dinilai kecil kemungkinannya memilih BJP pada pemilu 2029 mendatang.

KPU India dan pemerintahan Modi membantah tuduhan keberpihakan tersebut. Lembaga pemilu itu beralasan revisi dilakukan untuk menghapus data ganda serta nama warga yang telah meninggal dunia atau pindah domisili. Mereka memastikan warga yang memenuhi syarat tetapi namanya terhapus secara keliru tetap dapat mendaftar kembali.

Namun, penghapusan massal ini telah memicu kekhawatiran dari lembaga hak asasi manusia internasional karena berpotensi mencabut hak pilih jutaan warga marjinal. Keraguan publik terhadap keadilan pemilu di masa depan juga mendorong warga lintas profesi yang tidak terafiliasi partai politik untuk ikut turun ke jalan.

"Otoritas terkait harus segera menghentikan proses revisi daftar pemilih yang telah merampas hak pilih dan layanan pemerintah lainnya bagi masyarakat paling terpinggirkan di India," kata Elaine Pearson, Direktur Asia di Human Rights Watch.

Kepolisian Delhi memberlakukan aturan ketat selama demonstrasi berlangsung di Ramlila Maidan, termasuk membatasi waktu aksi hingga pukul lima sore dan melarang massa bergerak keluar dari area yang ditentukan. Ribuan polisi bersenjata tongkat dan tameng serta tentara paramiliter dikerahkan bersama kendaraan pengendali huru-hara. Aparat juga mengawasi pergerakan massa melalui lebih dari 200 kamera pengawas, drone, dan kamera tubuh di sepanjang rute aksi.

Gelombang protes terhadap KPU ini sebelumnya telah digerakkan hampir setiap hari sejak akhir September oleh kelompok mahasiswa dan pergerakan pemuda Generasi Z, Cockroach Janta Party (CJP). Pergerakan yang sebelumnya sukses mendesak mundur Menteri Pendidikan India pada Juli lalu ini mendukung penuh aksi aliansi INDIA pada hari Minggu. Namun, pendiri CJP, Abhijeet Dipke, memilih tidak hadir demi menjaga independensi kelompoknya dari partai politik mapan.

Menanggapi rangkaian aksi tersebut, jajaran petinggi BJP melontarkan kritik tajam dan menuding para demonstran sebagai kelompok anarkis yang ditunggangi kekuatan asing. PM Modi dalam kampanye publiknya pada akhir pekan juga menuduh pihak oposisi sengaja menciptakan kekacauan dan merusak martabat konstitusi.

"Apa yang terjadi hari ini di Ramlila Maidan bukanlah bentuk penghormatan terhadap demokrasi. Ini adalah konspirasi terencana untuk menjerumuskan negara ke dalam anarki atas nama demokrasi," tutur Jagat Prakash Nadda, Presiden BJP sekaligus Menteri Kesehatan India, dilansir Al Jazeera.