Puluhan Ribu Warga Turki Demo Dukung Pemimpin Oposisi

Pengunjuk rasa memprotes sebuah gugatan hukum yang menargetkan kepemimpinan Ozel di CHP. Gugatan tersebut berupaya untuk membatalkan hasil kongres partai yang digelar pada November 2023, di mana Ozel terpilih sebagai ketua umum.

Gugatan menuduh adanya dugaan kecurangan suara atau penyimpangan prosedur selama proses kongres berlangsung. Namun, para kritikus menilai kasus ini sarat akan muatan politis yang bertujuan untuk melemahkan CHP, terutama ketika popularitas partai itu terus menanjak.

"Pemerintahan ini tidak lagi menginginkan demokrasi. Mereka sadar tidak akan bisa menang pemilihan jika masih ada demokrasi," ujar Ozel, dilansir The New Arab.

Ozel juga mendesak diadakannya pemilihan umum sela untuk mendengar kehendak rakyat Turki. Sebelumnya, CHP berhasil mengalahkan partai AKP pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam pemilihan lokal 2024.

Sejak setahun terakhir, pihak oposisi mengalami tekanan hukum yang semakin intensif. Ratusan anggota dan pejabat CHP dari berbagai tingkatan telah menjadi sasaran investigasi oleh aparat penegak hukum.

Tercatat lebih dari 500 orang dari kalangan oposisi telah ditahan dengan berbagai macam tuduhan, mulai dari isu korupsi hingga keterkaitan dengan jaringan terorisme. Di antara mereka yang ditahan, terdapat 17 wali kota yang berasal dari CHP.

Salah satu figur paling menonjol yang kini dipenjara adalah Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang dipandang sebagai salah satu saingan politik utama bagi Erdogan. Penangkapan Imamoglu pada bulan Maret lalu bahkan sempat memicu gelombang protes terbesar di Turki dalam satu dekade terakhir.

Dalam sebuah surat, Imamoglu menuduh pemerintah sedang berusaha memenangkan pemilu berikutnya dengan cara menyingkirkan semua saingan politik.

Selain untuk membela oposisi, para pengunjuk rasa juga menyuarakan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap pemerintahan saat ini. Massa berulang kali menyerukan agar Presiden Erdogan segera mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka mengibarkan bendera Turki dan kaus bergabmar pendiri negara, Mustafa Kemal Atatürk, dilansir DW.

Di sisi lain, pemerintah Turki menyangkal adanya motif politik di balik rentetan kasus hukum yang menimpa kubu oposisi. Mereka mengklaim, sistem peradilan di negara tersebut berjalan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak eksekutif.

Meskipun demikian, putusan pengadilan pada Senin diperkirakan akan memiliki dampak yang cukup besar. Hasilnya berpotensi mengubah peta kekuatan politik, mengguncang stabilitas pasar keuangan, dan memengaruhi jadwal pemilihan umum yang rencananya digelar pada 2028.