Ratusan Ribu Warga Prancis Protes Aturan Baru COVID-19

Majelis rendah parlemen Prancis pada hari Jumat (23/7) menyetujui RUU yang mengharuskan "kartu kesehatan" tetap diperlukan untuk memasuki tempat-tempat seperti restoran, bioskop, museum, pertandingan olahraga atau situs-situs budaya lainnya. Pada hari Sabtu (24/7), RUU tersebut masih diperdebatkan oleh Legislator di Senat Prancis.

Dalam proses perdebatan tersebut, ratusan ribu warga Prancis yang tidak sepakat "kartu kesehatan" turun ke jalanan dan menentangnya. Mereka juga protes tentang kewajiban vaksinasi untuk beberapa profesi seperi petugas kesehatan yang bekerja di seluruh negeri.

Melansir laman Associated Press, "kartu kesehatan" (passe sanitaire) adalah sebuah kartu khusus yang menunjukkan bahwa seseorang sudah harus divaksinasi lengkap, memiliki tes negatif COVID-19 terbaru atau memiliki bukti bahwa mereka baru saja pulih dari virus.

"Kartu kesehatan" itu sebelumnya diharuskan bagi orang Prancis diperlukan ketika ingin memasuki museum, bioskop, dan lokasi wisata. Dan RUU yang saat ini diperdebatkan akan memperluasnya penggunannya seperti restoran dan bar serta beberapa tempat lainnya.

Orang-orang yang tidak sepakat dengan aturan itu kecewa dan marah. Mereka menuduh pemerintahan Emmanuel Macron telah bertindak otoriter dan diktator. Banyak dari mereka yang tidak sepakat kewajiban vaksin untuk perawat kesehatan, ikut turun melakukan protes.

Seorang peserta unjuk rasa bernama Celine Augen yang bekerja sebagai sekretaris di kantor dokter mengatakan siap kehilangan pekerjaannya di bawah aturan baru karena dia tidak ingin divaksinasi.

Selama protes menentang "kartu kesehatan" dan kewajiban vaksinasi bagi para pekerja kesehatan, para peserta unjuk rasa di ibukota Paris terlibat bentrok dengan pasukan keamanan.

Menurut Reuters, pengunjuk rasa menyerang sepeda motor polisi yang dikendarai dua petugas dan polisi akhirnya berusaha mendorong pengunjuk rasa sehingga terjadi bentrokan. Insiden itu terhadi di dekat stasiun kereta api Gare Saint-Lazare.

Insiden bentrokan lain juga terjadi di jalan raya ikonik Champs-Elysees. Pasukan keamanan yang bertugas mengamankan demonstrasi, menembakkan meriam air dan gas air mata ke arah para peserta unjuk rasa untuk membubarkannya.

Melansir laman Al Jazeera, para peserta unjuk rasa berbaris sambil menyerukan kata "Kebebasan, Kebebasan!" Beberapa demonstran juga membawa plakat yang mencela Emmanuel Macron dengan mengatakannya sebagai "tiran," atau "diktator."

Menurut pejabat Kementrian Dalam Negeri Prancis, protes para hari Sabtu tersebut diikuti oleh sekitar 161.000 orang yang tersebar di beberapa kota. Pekan lalu, sekitar 114.00 warga Prancis juga protes ke jalananan dengan tuntutan yang serupa.

Sebagian besar para peserta unjuk rasa terdiri kelompok "rompi kuning." Kelompok tersebut mulai muncul ke permukaan pada tahun 2018 lalu, dan sering mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Emmanuel Macron. Bahkan pernah menuntut agar Macron mengundurkan diri dari jabatannya.

Selain kelompok "rompi kuning," melansir laman Al Jazeera, mereka yang ikut hadir dalam protes tersebut adalah politisi dan aktivis sayap kanan serta beberapa orang lain yang marah pada Presiden Emmanuel Macron karena berbagai alasan.

Secara umum, sebagian besar warga Prancis sepakat dengan aturan perpanjangan izin "kartu kesehatan" yang dikeluarkan oleh pemerintahan Emmanuel Macron. Melansir laman Euronews, sebanyak 76 persen warga Prancis juga menyetujui keputusan Presiden Emmanuel Macron untuk membuat vaksinasi wajib bagi petugas kesehatan dan profesi lainnya.

Menteri Kesehatan Prancis, Olivier Veran mengatakan bahwa "kita akan melakukannya dengan baik tanpanya (kartu kesehatan) jika konteksnya berbeda. Kita akan mengakhirinya secepatnya," katanya berjanji.

Emmanuel Macron telah mengumumkan sebelumnya akan memeprcepat vaksinasi untuk segera mendapatkan presentase kekebalan kawanan bagi Prancis. Sebanyak 58 persen dari total populasi telah menerima setidaknya satu dosis pada hari Jumat (23/7) dan 48 persen telah divaksinasi penuh.