Respons Dinamika Geopolitik, Jepang Pertimbangkan Kapal Selam Nuklir

Sebelumnya, LDP mengusulkan kajian mengenai teknologi propulsi generasi berikutnya untuk kapal selam pembawa rudal jarak jauh tanpa secara khusus menyebut tenaga nuklir. Sebaliknya, Nippon Ishin secara terbuka mendorong pengadaan kapal selam nuklir.

Pemerintah masih mempertimbangkan rumusan kebijakan yang akan dimasukkan ke dalam dokumen revisi, mulai dari komitmen memulai penelitian hingga pernyataan untuk mengkaji opsi tersebut sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, dokumen baru tidak akan secara langsung menetapkan pengadaan kapal selam nuklir, melainkan menjadi dasar evaluasi lebih lanjut mengenai manfaat, risiko, dan biaya program tersebut.

Kapal selam bertenaga nuklir memiliki keunggulan, dibandingkan kapal selam diesel konvensional. Alasannya, karena mampu menyelam lebih lama, beroperasi lebih jauh, dan bergerak dengan kecepatan lebih tinggi.

Kemampuan tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan wilayah maritim Jepang, khususnya di tengah peningkatan aktivitas Beijing di kawasan Pasifik. Sejumlah pejabat juga mempertimbangkan penggunaan kapal selam tersebut untuk patroli dan membawa rudal jarak jauh sebagai bagian dari kemampuan serangan balasan terhadap ancaman militer.

Meski menawarkan keunggulan strategis, pengadaan teknologi ini membutuhkan investasi besar dan persiapan jangka panjang. Jepang diperkirakan memerlukan sedikitnya 3 kapal selam untuk mempertahankan operasi secara berkelanjutan. Setiap kapal menelan biaya sekitar 1 triliun yen (sekitar Rp114,2 triliun). Jumlah tersebut belum termasuk biaya pemeliharaan, pengembangan infrastruktur, serta perekrutan dan pelatihan tenaga ahli. Proses pengadaannya bahkan berpotensi memakan waktu lebih dari satu dekade, Asahi Shimbun melaporkan.

Selain persoalan anggaran dan sumber daya manusia, Jepang menghadapi tantangan hukum terkait Undang-Undang Dasar Energi Atom yang membatasi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Pemerintahan sebelumnya juga menegaskan bahwa tenaga nuklir tidak dapat digunakan untuk menggerakkan kapal selam Pasukan bela Diri Jepang. Selain itu, Tiga Prinsip Non-Nuklir yang melarang kepemilikan, produksi, dan pengenalan senjata nuklir berpotensi menjadi sorotan dalam pembahasan koalisi.

Perdebatan mengenai kemampuan nuklir bawah laut turut dipengaruhi perkembangan militer negara lain. Enam negara bersenjata nuklir, yakni AS, Rusia, China, Inggris, Prancis, dan India, telah mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Sementara itu, Washington menyetujui rencana Korea Selatan untuk membangun kapal selam nuklir pada Oktober 2025, sedangkan Australia juga melanjutkan program pengadaan serupa.

Revisi tiga dokumen utama, yakni Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, dan Program Peningkatan Pertahanan, diarahkan untuk menyesuaikan kebijakan militer Jepang dengan perubahan lingkungan keamanan global. Pemerintah diperkirakan akan mengidentifikasi 6 perubahan strategis, termasuk pemanfaatan ketergantungan ekonomi sebagai instrumen tekanan geopolitik. Salah satu prioritasnya adalah memperkuat kemampuan untuk menggagalkan pencapaian tujuan militer lawan melalui koordinasi pertahanan dengan AS.

Transformasi postur militer Jepang ditopang oleh tiga pilar utama, yakni adaptasi terhadap cara peperangan modern berbasis nirawak (drone), peningkatan daya tahan tempur berkelanjutan untuk konflik jangka panjang, serta penciptaan siklus positif antara penguatan sektor pertahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Perdana Menteri Sanae Takaichi telah memutuskan untuk memperbarui dokumen keamanan tersebut, yang direvisi pada 2022. Panel ahli pemerintah dijadwalkan menyampaikan rekomendasi pada awal Desember, sebelum kabinet menargetkan persetujuan atas dokumen baru pada akhir bulan itu. Hasil pembahasan koalisi akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan pertahanan Jepang.