RI Pasar Platform Global, Legislator Ingatkan Bahaya Perang Digital

Azis mengatakan, Indonesia saat ini mengalami transformasi digital terbesar dalam sejarah. Jaringan internet makin luas, transaksi elektronik menjadi kebiasaan masyarakat, perdagangan daring berkembang pesat, layanan publik mulai berpindah ke platform digital, dan generasi muda tumbuh dalam ekosistem yang semakin ditentukan oleh layar serta aplikasi.

Namun, ia mengingatkan, keterhubungan digital belum otomatis berarti kedaulatan digital. Sebuah bangsa bisa memiliki jutaan pengguna internet, tetapi tetap bergantung pada platform, infrastruktur, dan sistem teknologi yang dikendalikan pihak luar.

Menurut Azis, tantangan terbesar Indonesia adalah memastikan nilai tambah digital tidak keluar seluruhnya dari dalam negeri. Ia menilai, data masyarakat Indonesia harus dilindungi sebagai bagian dari martabat warga negara dan kepentingan nasional.

“Indonesia bisa sangat terkoneksi, tetapi belum tentu benar-benar berdaulat. Kita harus memastikan ekonomi digital tidak hanya memperkaya platform, tetapi juga memperluas kesejahteraan nasional,” ujarnya.

Azis menekankan pentingnya infrastruktur digital yang tangguh. Kabel bawah laut, pusat data, satelit, keamanan siber, internet exchange, serta kapasitas komputasi nasional perlu dipandang sebagai infrastruktur strategis, seperti halnya pelabuhan, jalan raya, bandara, dan pembangkit listrik.

Ia mengatakan, gangguan terhadap arus data dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat modern. Tidak hanya mengganggu komunikasi, tetapi juga transaksi keuangan, pelayanan publik, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Selain infrastruktur, Azis menilai Indonesia juga perlu memperkuat ketahanan masyarakat dari manipulasi informasi. Menurutnya, perang di era digital tidak selalu dimulai dengan pasukan yang melintasi perbatasan, tetapi dapat hadir melalui disinformasi, propaganda, operasi pengaruh, dan rekayasa emosi di ruang digital.

“Yang diperebutkan bukan hanya data, tetapi juga perhatian manusia. Dari perhatian lahir kebiasaan, dari kebiasaan lahir cara berpikir, dan dari cara berpikir lahir arah peradaban,” katanya.

Azis mendorong pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas teknologi, media, sekolah, pesantren, keluarga, dan masyarakat sipil membangun agenda kedaulatan digital secara bersama.

Menurut dia, Indonesia harus terbuka terhadap dunia, tetapi tetap memiliki kemampuan mengatur diri. Keterbukaan tanpa perlindungan dapat menjadi kerentanan, sementara keterbukaan yang disertai kemandirian dapat menjadi kekuatan.

“Pertanyaan terbesarnya bukan hanya seberapa cepat internet Indonesia atau seberapa besar ekonomi digitalnya. Pertanyaan utamanya adalah apakah transformasi digital akan memperkuat kemerdekaan Indonesia atau justru melahirkan ketergantungan baru,” ujarnya.