RI Rencana Kerja Sama Antarpemerintah untuk Penempatan PMI

07 Nov 2024, 08:50 WIB

Menteri PMI Abdul Kadir Karding punya mimpi mau lepas PMI dari istana. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengatakan kementeriannya tengah merencanakan kerja sama antar-pemerintah (G-to-G) baru dengan beberapa negara untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Usai bertemu dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Jakarta pada Rabu, Karding mengatakan bahwa kerja sama baru itu akan dilakukan dengan Kanada, Amerika Serikat, dan Polandia.

"Jadi, saya ingin agar semua yang dibuka ini, yang sudah berjalan prosesnya, tinggal dieksekusi. Sementara yang lain nanti akan menyusul," katanya, dikutip ANTARA, Kamis (7/11/2024).

1. PMI ditempatkan lewat skema G-to-G

Menteri PMI Abdul Kadir Karding punya mimpi negara lepas PMI dari istana. (IDN Times/Amir Faisol)

Rencana kerja sama itu akan dilakukan untuk menempatkan para pekerja yang memiliki keterampilan ke negara-negara penempatan baru melalui skema kerja sama G-to-G.

Selain dengan ketiga negara itu, Kementerian PPMI juga tengah menjajaki kerja sama antar-swasta (P-to-P) atau pemerintah-swasta (G-to-P) dengan Jepang.

2. Aturan yang mudah dan perlindungan yang baik

Calon TKI NTB menerima ganti rugi yang gagal diberangkatkan P3MI nakal pada 2022. (dok. Istimewa)

Karding mengatakan, kerja sama baru dengan negara-negara tersebut dinilai menarik karena mereka menawarkan aturan yang mudah, perlindungan yang baik, dan penghasilan yang tinggi bagi para PMI.

Kerja sama tersebut juga akan mencakup berbagai sektor, termasuk keperawatan dan hospitality.

3. Temui Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

Ilustrasi pekerja migran Indonesia (PMI). (ANTARA FOTO/Reza Novriandi)

Sebelumnya, Karding sempat bertemu dengan perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), untuk membahas isu yang terkait dengan Lembaga Pelatihan Kerja.

Dia tidak menjelaskan permasalahan LPK tersebut secara rinci, tetapi dia meminta kepada Ketua SBMI Hariyanto Suwarno untuk memberikan data perusahaan atau LPK yang dianggap "nakal" kepada kementeriannya untuk ditangani dengan cepat.

"Saya minta sama Mas Haryanto, selaku aktivis, kalau ada data perusahaan, data LPK, data orang-orang yang nakal selama ini, langsung kasih ke saya. Supaya saya bisa bersama kementerian ini, ada langkah-langkah yang cepat di dalam menangani masalah," katanya.