Ribuan Warga Belanda Protes Aturan Baru Terkait COVID-19

Belanda telah melakukan pencabutan aturan secara bertahap aturan COVID-19 di negaranya. Beberapa aturan yang dicabut itu adalah siswa dan guru tak lagi diwajibkan memakai masker di sekolah.

Namun untuk berada di transportasi umum, warga masih harus mengenakan masker. Aturan jarak sosial 1,5 meter juga mulai dihapuskan di sebagian besar wilayah.

Dilansir dari The Guardian, pencabutan aturan itu dibarengi dengan aturan baru yakni orang-orang wajib menujukkan bukti telah mendapatkan vaksin atau menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 ketika akan memasuki bar, restoran, teater, dan tempat-tempat lainnya. Persyaratan itu disebut "corona pass."

Tapi Koninklijke Horeca Nederland, asosiasi industri perhotelan negara itu, telah melakukan survei terhadap anggotanya. Hasilnya adalah sekitar 40 persen pemilik bar dan restoran tidak sepakat meminta pelanggan menunjukkan sertifikat vaksin jika melakukan kunjungan.

Dalam sebuah pernyataan, asosiasi tersebut mengatakan "bukan hanya tidak mungkin untuk ditegakkan, tetapi secara finansial akan merusak sektor yang baru mulai pulih," katanya melihat persyaratan kartu vaksin sebagai "alat politik."

Menurut Reuters, sebenarnya, sebagian besar orang Belanda mendukung apa yang disebut sebagai "corona pass" itu. Namun ada ribuan orang yang juga tidak sepakat.

Para demonstran menentang aturan itu di jalanan ibu kota Den Haag sambil membawa spanduk dan membunyikan musik keras-keras. Beberapa spanduk bertuliskan "Apartheid Medis. Hentikan Corona Pass."

Negara-negara Eropa lainnya seperti Italia dan Prancis juga menerapkan aturan serupa. Namun sebagian mendapatkan hantaman kritik khususnya datang dari sektor perhotelan.

Dilansir dari The Australian, Kementerian Kesehatan Belanda mengumumkan aturan tersebut pada 14 September lalu dan mulai efektif berlaku pada 25 September.

Semua orang yang "berusia 13 tahun ke atas harus tunjukkan corona pass yang valid untuk mendapatkan izin masuk. Semua orang yang berusia 14 tahun ke atas juga harus menunjukkan ID mereka bersama dengan kartu masuk corona pass mereka," katanya.

Selain demonstrasi penentangan yang dilakukan oleh ribuan orang di ibu kota Den Haag, pada 25 September, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, telah memecat seorang kabinet menterinya yang bernama Maria Cornelia Gezina "Mona" Keijzer.

Menurut Politico, Keijzer mengungkapkan ketidakpuasan atas aturan itu bahwa "jelas bagi saya bahwa semakin sulit untuk menjelaskan mengapa Anda harus menunjukkan bukti vaksinasi di satu tempat, tetapi tidak di tempat lain."

Karena mempertanyakan aturan baru itu, PM Mark Rutte dengan persetujuan anggota senior timnya, memutuskan bahwa Keijzer harus diberhentikan "dengan segera." 

Menurut PM, apa yang diungkapkan dalam komentar Keijzer berada "konflik langsung dengan keputusan yang dibuat baru-baru ini di dewan."

Ini adalah keputusan yang tidak biasa ketika seorang anggota kabinet menteri di pecat di Belanda. Sebelumnya, dua orang menteri Belanda telah mengundurkan diri karena persoalan evakuasi Afghanistan.

Dua orang tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sigrid Kaag dan Menteri Pertahanan Ank Bijleveldt.