Rusia: Resolusi DK PBB soal Gaza Mengikat Semua Pihak, Termasuk Israel

27 Mar 2024, 15:39 WIB

Rapat DK PBB pada Jumat 8 Desember 2023 (twitter.com/@antonioguterres)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia menyatakan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728 tentang Gaza, yang menyerukan gencatan senjata segera dan akses bantuan kemanusiaan, mengikat semua pihak termasuk Israel.

Rusia melihat resolusi tersebut sebagai alternatif dari resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) sebelumnya, yang diveto oleh Rusia dan China, karena dinilai hanya menguntungkan satu pihak.

“Pihak Rusia berharap Resolusi 2728 Dewan Keamanan PBB yang mengikat akan berkontribusi mengurangi eskalasi kekerasan di Gaza, termasuk mencegah operasi Israel di Rafah, membebaskan sandera, dan meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil,” kata kementerian pada Selasa (26/3/2024), dilansir Anadolu.

1. AS sempat ajukan draf resolusi

Ilustrasi bendera Amerika Serikat (pixabay.com/Michael Luenen)

Sebelum resolusi 2728 disahkan pada Senin lalu, AS sempat mengajukan resolusi serupa. Akan tetapi, draf resolusi tersebut diveto oleh Rusia dan China.

“Draf resolusi tersebut hanya berisi keharusan umum untuk menghentikan pertempuran di bawah syarat ketat pembebasan sandera,” kata Kemenlu Rusia.

Selain itu, resolusi tersebut juga menyatakan Hamas sebagai organisasi teroris dan tidak menyebut Israel sebagai kekuatan pendudukan. Draf yang diajukan AS itu bahkan tidak menyinggung soal pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel.

2. Resolusi Dewan Keamanan disambut banyak pihak

Logo PBB di markas besarnya di kota New York (instagram.com/unitednations)

Resolusi yang menyerukan diakhirinya konflik selama bulan Ramadan itu disambut baik oleh banyak pihak. Otoritas Palestina menganggap hal tersebut sebagai langkah positif yang ditorehkan oleh dunia internasional.

Sementara itu, Hamas meminta agar Dewan Keamanan bisa menekan Israel dengan resolusi tersebut. Sayangnya, Israel enggan untuk mematuhinya.

Padahal, pasal 25 Piagam PBB mengatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan wajib untuk dipatuhi seluruh anggota PBB.

“Semua resolusi Dewan Keamanan adalah hukum internasional. Jadi, resolusi tersebut sama mengikatnya dengan hukum internasional,” kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq pada Senin, dilansir Reuters.

“Pada akhirnya, implementasinya bergantung pada kemauan internasional,” tambahnya.

3. Resolusi mengacaukan upaya negosiasi

Aksi protes warga AS di San Fransisco terhadap Israel dan AS dalam konflik Palestina pada 2021. (unsplash.com/Patrick Perkins)

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga mengatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB telah mengganggu jalannya negosiasi antara kedua pihak.

Di Doha, Qatar, Israel kini menarik para perundingan dan enggan untuk melanjutkan upaya negosiasi. Israel menyalahkan Hamas karena tuntutan yang tidak masuk akal.

“Pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, menyabotase diplomasi tersebut sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengobarkan perang selama Ramadan," kata seorang pejabat Israel secara anonim kepada Reuters.

Hamas menuntut diakhirinya pertempuran dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Di samping itu, kelompok tersebut juga menyerukan agar para penduduk Gaza diizinkan untuk kembali ke wilayah utara. Usulan itu ditolak oleh Israel.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.