Rusia Tempatkan Sistem Pertahanan Udara S-300 di Kepulauan Kuril

Penempatan sistem pertahanan udara S-300 di Kepulauan Kuril oleh Rusia dengan harapan memperkuat postur pertahanannya, dipercaya dapat memperburuk hubungan Rusia-Jepang. Dikutip dari Anadolu Agency, kebijakan provokatif dari Rusia tersebut diprediksi akan mendapatkan protes keras dari Pemerintah Jepang dikarenakan perselisihan keduanya yang terus merebutkan hak kepemilikan Kepulauan Kuril sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2.

Kepulauan Kuril sendiri diwariskan kepada Federasi Rusia setelah Uni Soviet merebut dan menduduki kepulauan itu dari kekuasaan Kekaisaran Jepang sejak tahun 1945 ketika Perang Dunia ke-2 berlangsung. Dikarenakan Jepang tidak mengakui kepemilikan Uni Soviet maupun Rusia, hal ini menjadi penyebab utama mengapa kedua negara tidak pernah secara formal menandatangani perjanjian damai hingga hari ini meskipun perang dunia sudah berakhir 75 tahun yang lalu.

Pemerintah Rusia ternyata tidak main-main ketika mengerahkan salah satu sistem pertahanan udara terbaiknya ke Kepulauan Kuril. Berdasarkan informasi yang dijelaskan Kementerian Pertahanan Rusia, walaupun mereka sudah menempatkan sistem pertahanan udara jarak pendek, pertahanan udara Rusia hanya dapat terjamin setelah penempatan "artileri berat" terbaru mereka dari keluarga sistem pertahanan udara S-300VM, yaitu S-300V4, dilansir dari Reuters.

Awalnya di bulan Oktober 2020, Rusia hanya memiliki rencana untuk menempatkan sistem S-300V4 guna melibatkannya dalam sebuah latihan militer di Kepulauan Kuril. Namun, kebijakan itu berubah pada hari Selasa (01/12), dengan pengoperasian tempur sistem pertahanan udara S-300V4 Rusia di Pulau Iturup.

Masalah panjang dan historis yang menyelimuti sengketa Kepulauan Kuril membuat hubungan Rusia dan Jepang terus naik turun. Dilaporkan Anadolu Agency, alasan utama mengapa Pemerintah Rusia tidak dapat mengembalikan Kepulauan Kuril kepada Jepang dikarenakan kekhawatirannya akan ancaman keamanan strategis serius bagi Rusia apabila Jepang mengizinkan Amerika Serikat untuk meletakkan sistem pertahanan udaranya di kepulauan tersebut.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shizo Abe, Jepang hampir berhasil menyelesaikan perselisihan daerah sengketa yang mereka miliki dengan persetujuan bersama Presiden Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin. Tetapi, dengan mundurnya Abe dari jajaran pemerintahan Jepang, permasalahan ini kembali membeku dan gagal untuk diselesaikan secara diplomatik.