Sekjen PBB Tuntut Pertanggungjawaban Pemasok Senjata Perang Sudan

Sekretariat Jenderal PBB mendesak penegakan akuntabilitas terhadap negara-negara yang menyalurkan persenjataan kepada faksi bersenjata di Sudan. Pasokan perangkat militer serta teknologi tempur modern dari luar negeri terbukti memperluas skala kerusakan di kawasan permukiman warga.

Investigasi tim pencari fakta PBB menemukan bahwa sokongan alutsista lintas batas memfasilitasi serangan pesawat nirawak ke zona sipil. Oleh karena itu, badan dunia tersebut mendorong perluasan embargo senjata secara menyeluruh guna memutus suplai militer ke wilayah konflik.

“Harus ada pertanggungjawaban atas campur tangan sejumlah negara yang memasok senjata ketika senjata tersebut digunakan untuk menyerang warga sipil,” kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dikutip dari The National.

Kerusakan fasilitas umum dan terhentinya rantai pasokan pangan mempercepat laju krisis kelaparan di berbagai kota di Sudan. Layanan medis darurat dan rumah sakit setempat juga tidak lagi mampu menampung lonjakan korban luka akibat pengeboman artileri berat.

Tekanan psikologis serta trauma mendalam terus membayangi jutaan keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sarana bertahan hidup. Berbagai pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional pun terus terjadi di area permukiman padat penduduk.

“Apa yang terjadi di Sudan sangat mengerikan, situasi kemanusiaannya memprihatinkan, dan penderitaan rakyat sudah tidak dapat ditoleransi lagi,” kata Antonio Guterres.

Peperangan brutal di Sudan berawal dari perebutan kekuasaan antara angkatan bersenjata militer dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) sejak April 2023. Perpecahan antarfaksi militer ini dengan cepat berubah menjadi perang saudara yang menghancurkan tatanan sosial negara tersebut.

Gelombang pengungsian paksa kini telah melampaui angka 14 juta jiwa dan menjadi salah satu krisis eksodus terbesar di era modern. Sebagian besar pengungsi bertahan di kamp penampungan perbatasan dengan keterbatasan akses air bersih, sanitasi, dan bahan pokok.