Senat AS Gagal Loloskan Resolusi Perang Iran untuk Keempat Kalinya

16 Apr 2026, 13:46 WIB

Leo Manik

Senat AS Gagal Loloskan Resolusi Perang Iran untuk Keempat Kalinya

Gedung Capitol (unsplash.com/Harold Mendoza)

Intinya Sih

Senat AS kembali menolak resolusi Demokrat untuk membatasi kekuasaan perang Presiden Trump di Iran dengan hasil 47 mendukung dan 52 menolak, menjadi kegagalan keempat sejak Februari.
Demokrat berjanji terus menekan Partai Republik agar menyetujui pembatasan perang, sementara beberapa senator lintas partai mulai mempertanyakan legalitas operasi militer tanpa izin Kongres sesuai Undang-Undang Kekuasaan Perang 1973.
Penolakan resolusi terjadi di tengah gencatan senjata dua pekan antara AS dan Iran, namun blokade laut ketat oleh militer AS memicu kecaman keras dari pejabat tinggi Iran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Referensi:

https://www.aljazeera.com/news/2026/4/15/us-senate-rejects-another-war-powers-resolution-to-limit-trump-on-iran

https://www.nbcnews.com/politics/congress/senate-republicans-block-democratic-effort-end-trumps-iran-war-rcna331819

https://www.bbc.com/news/articles/czxrrlve714o

https://www.cbsnews.com/news/senate-war-powers-vote-iran-tammy-duckworth/

https://www.aa.com.tr/en/americas/us-senate-blocks-democratic-bid-to-curb-trump-s-iran-war-powers/3907136

Jakarta, IDN Times - Senat Amerika Serikat (AS) kembali memblokir resolusi yang bertujuan membatasi kekuasaan perang Presiden Donald Trump di Iran pada Rabu (15/4/2026). Pemungutan suara tersebut berakhir dengan hasil 47 dukungan berbanding 52 penolakan dari para anggota parlemen.

Penolakan terbaru menjadi kegagalan keempat dari kubu Demokrat sejak operasi militer dimulai pada akhir Februari. Resolusi ini menuntut penarikan pasukan AS secara menyeluruh kecuali ada deklarasi perang resmi dari Kongres.

1. Kubu Demokrat akan lanjutkan tekanan terhadap Republik

Senator Demokrat AS dari Illinois, Tammy Duckworth (Senate Democrats, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)

Senator Demokrat Tammy Duckworth menjadi pengusul utama di balik pengajuan rancangan aturan tersebut. Ia menilai pemerintah harus segera menyudahi konflik yang tidak perlu dan memakan biaya besar ini.

Meski usulannya kembali kandas, Senator Demokrat Chuck Schumer berjanji akan terus memberikan tekanan secara berkala. Kelompoknya siap mengajukan pemungutan suara untuk resolusi pembatasan ini setiap pekan.

"Jika Republik kembali menolak, kami akan terus memaksakan pemungutan suara untuk resolusi ini setiap pekannya. Langkah ini dilakukan sampai perang berakhir atau mereka berani menentang Donald Trump," ujar Schumer, dilansir Anadolu Agency.

Terdapat dua pengecualian menarik dari dukungan partai pada pemungutan suara kali ini. Senator Republik Rand Paul memberikan dukungannya, sementara Senator Demokrat John Fetterman justru menolak resolusi tersebut.

2. Batas waktu 60 hari jadi penentu

unjuk rasa menolak perang dengan Iran pada 2020 (Anthony Crider, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)

Arah dukungan Partai Republik diprediksi bisa berbalik ketika perang mencapai durasi dua bulan pada akhir April mendatang. Undang-Undang Kekuasaan Perang 1973 memberikan batas waktu 60 hari bagi presiden dalam mengerahkan pasukan tanpa izin Kongres.

Sejumlah anggota parlemen kini mulai menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap tenggat waktu tersebut. Senator Thom Tillis dan John Curtis mengaku enggan untuk mendukung perang tanpa persetujuan resmi dari Kongres.

Tekanan juga makin terasa akibat dampak ekonomi yang mulai mencekik masyarakat di dalam negeri. Senator Josh Hawley mendesak adanya strategi keluar secepatnya karena harga bahan bakar terus meroket tajam.

"Sederhana saja: mereka bisa memilih bersama saya untuk mengakhiri konflik ini dan membuktikan bahwa mereka benar-benar mengutamakan Amerika, atau mereka bisa memilih untuk mengutamakan ego Trump. Dengan perang yang semakin hari semakin tidak terkendali ini, jelas bahwa mereka tidak bisa terus melakukan keduanya," tutur Duckworth, dilansir CBS News.

3. Ancaman blokade di tengah gencatan senjata

kapal di Selat Hormuz (MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons)

Tarik-ulur politik di Washington terjadi saat militer AS dan Iran sedang menjalankan gencatan senjata dua pekan. Upaya perundingan damai kedua belah pihak di Pakistan sebelumnya gagal menghasilkan kesepakatan yang diharapkan.

Di tengah jeda pertempuran, militer AS masih memberlakukan blokade laut yang ketat di perairan Iran. Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan tidak ada satu pun kapal yang berhasil menembus penjagaan mereka dalam dua hari terakhir.

Militer AS mencatat ada sembilan kapal yang dipaksa memutar balik usai ketahuan mencoba melintas. Blokade ini telah memantik respons keras dari para petinggi militer Iran.

"Jika AS, sang agresor dan teroris, berupaya melanjutkan tindakan ilegalnya berupa blokade angkatan laut di kawasan tersebut dan menciptakan ketidakamanan bagi kapal-kapal dagang dan tanker minyak Iran, tindakan AS ini akan menjadi awal dari pelanggaran gencatan senjata," ungkap komandan Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, Mayor Jenderal Ali Abdollahi, dilansir Al Jazeera.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.