Senat Prancis Setujui RUU Denda Rp202 Juta untuk Pendemo Perusak Properti

Cakupan hukum ini tidak hanya menyasar pelaku utama secara langsung. Seseorang tetap bisa dipidanakan meski tidak merusak secara pribadi, asalkan terbukti bergabung dalam kelompok perusak atau membandel di tengah kerumunan rusuh kendati polisi sudah memberi peringatan.

Kebijakan ini juga membuka peluang penyitaan tunjangan kesejahteraan, bantuan perumahan, hingga pembayaran sosial untuk menambal kerugian negara. Setelah diajukan sejak 19 September 2026, draf tersebut kini melangkah menuju Majelis Nasional yang terpecah secara politis guna melalui proses perdebatan lanjutan.

Inisiatif draf ini lahir menyusul gelombang kerusuhan yang meletus usai Paris Saint-Germain menaklukkan Arsenal di final Liga Champions pada Mei lalu. Urgensi aturan kian mendesak tatkala aksi protes atas kenaikan harga serta ketimpangan berujung anarkis pada 17 Oktober 2026, yang berakibat pada ribuan usaha mengalami kerusakan dan penjarahan.

Menteri Ekonomi Prancis, Roland Lescure, mengungkapkan pada 21 Oktober 2026 bahwa total kerugian akibat amukan massa tersebut menembus angka puluhan hingga berpotensi ratusan juta euro. Menanggapi situasi genting ini, Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nuñez, menegaskan bahwa negaranya sudah tidak sanggup lagi membiarkan mayoritas warga menanggung beban finansial ulah segelintir perusak.

Klausul penyitaan dana bantuan sosial langsung memantik kecaman keras dari parlemen kubu sayap kiri serta berbagai lembaga hak asasi manusia karena dinilai menghantam keluarga rentan. Amnesty International menilai kebijakan tersebut berisiko mendorong kelompok masyarakat yang sudah terpinggirkan ke jurang kemiskinan yang lebih dalam.

Direktur departemen aksi Amnesty International Prancis, Nathalie Godard, berujar bahwa aturan itu mengancam hak warga dalam menyuarakan pendapat serta berkumpul secara damai.

"Menjadikan pengunjuk rasa bertanggung jawab - dan membuat mereka membayar - atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain menciptakan risiko hukuman sewenang-wenang dan akan bertentangan dengan kewajiban internasional Prancis," kata Godard, dikutip CNBC.

Langkah pengetatan serupa sebelumnya juga ditempuh negara Eropa lain seperti Italia lewat penerapan dekrit keamanan baru yang mengancam hukuman penjara empat hingga 12 tahun bagi penggerak demo kekerasan. Di sisi lain, bayang-bayang krisis fiskal turut mengguncang pasar obligasi Prancis hingga biaya pinjaman pemerintah menyentuh titik tertinggi dalam 24 tahun terakhir.

Kini, para anggota parlemen tengah intensif merundingkan rancangan anggaran fiskal untuk tahun 2027 bersama Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, yang mematok target pemotongan anggaran sebesar 54 miliar euro (setara Rp1.093 triliun). Kebijakan ketat ini wajib ditempuh sebab Paris harus mematuhi prosedur defisit berlebihan dari Uni Eropa agar rasio defisit bisa ditekan dari 5,1 persen pada 2025 mendekati angka 3 persen dari produk domestik bruto pada 2029.