Prancis Siagakan 70 Ribu Polisi Hadapi Protes saat Halloween

- Pemerintah Prancis mengerahkan sekitar 70 ribu polisi dan gendarmerie pada 31 Oktober 2026 untuk mengamankan protes nasional dan mencegah kerusuhan saat Halloween.
- Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menyoroti seruan aksi malam dari kelompok buruh, kiri radikal, dan Rompi Kuning; pemerintah melarang penyamaran serta demonstrasi di pusat kota.
- Protes dipicu ketidakpuasan atas upah, biaya hidup, dan layanan publik; aksi sebelumnya diikuti ratusan ribu orang serta pernah memicu penjarahan, vandalisme, dan ribuan penangkapan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Prancis akan mengerahkan sekitar 70 ribu personel kepolisian dan gendarmerie untuk mengamankan rencana unjuk rasa nasional pada Sabtu (31/10/2026) yang bertepatan dengan perayaan Halloween. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, menyampaikan pada Kamis (29/10/2026) bahwa pengerahan ini bertujuan menjaga ketertiban umum dari ancaman kerusuhan di seluruh negeri.
Langkah tersebut diambil setelah sejumlah kelompok radikal menyerukan pertemuan yang berisiko memicu kekerasan melalui media sosial. Pemerintah juga akan memperkuat penggunaan kendaraan lapis baja serta meriam air yang telah diterjunkan sejak pekan lalu.
1. Nunez soroti seruan aksi radikal pada malam hari

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez (DHSgov, Public domain, via Wikimedia Commons) Nunez menyoroti tingginya risiko kekacauan pada Sabtu malam setelah rangkaian unjuk rasa utama selesai digelar. Sejumlah seruan aksi susulan yang dinilai radikal terpantau muncul dari gerakan buruh, kelompok sayap kiri ekstrem, hingga situs web gerakan Rompi Kuning.
Pihak berwenang mendapati pesan berantai di media sosial yang mengajak massa turun ke jalan raya untuk menyerukan revolusi. Gerakan Rompi Kuning juga telah mengumumkan aksi pada malam Halloween di depan gedung Majelis Nasional dan seluruh balai kota di Prancis.
"Kami melihat banyak seruan aksi dari gerakan buruh, kelompok sayap kiri radikal, dan situs web Rompi Kuning radikal yang mendesak warga turun ke jalan raya mulai pukul 20.00 di banyak kota di Prancis. Tanggal 31 Oktober adalah hari yang memiliki risiko sangat tinggi terhadap ketertiban umum," kata Nunez, dilansir The Straits Times.
2. Pemerintah larang penyamaran dan aksi di pusat kota

ilustrasi protes di Paris, Prancis. (unsplash.com/Norbu GYACHUNG) Selain memantau pergerakan kelompok radikal, pemerintah memperingatkan para demonstran agar tidak memanfaatkan perayaan Halloween sebagai alasan menyembunyikan wajah untuk membuat kerusuhan di ruang publik. Pihak keamanan memastikan seluruh pertemuan malam hari yang mengarah pada tindakan anarkis akan dilarang.
Pemerintah tetap mengizinkan warga menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi melarang pelaksanaan unjuk rasa di area pusat kota yang rawan memicu gangguan ketertiban. Peringatan juga ditujukan kepada kelompok sayap kanan ekstrem yang sebelumnya terlibat bentrokan dengan demonstran sayap kiri di sekitar 15 kota.
"Kami tidak akan menoleransi tindakan berlebihan apa pun," ujar Nunez, dilansir Al Jazeera.
3. Protes dipicu ketidakpuasan atas biaya hidup dan upah kerja

Ilustrasi bendera Prancis. (unsplash.com/Rafael Garcin) Gelombang protes nasional di Prancis bermula dari gerakan mahasiswa pada bulan lalu yang memprotes tingginya biaya hidup di negara tersebut. Aksi ini kemudian meluas setelah serikat pekerja dan mahasiswa menyerukan unjuk rasa lanjutan pada 31 Oktober serta mogok nasional pada 5 November mendatang.
Para pemimpin buruh dan mahasiswa menyatakan rasa frustrasi masyarakat kini telah menyebar luas akibat masalah upah, lonjakan biaya hidup, dan kualitas layanan publik. Beberapa aksi protes sebelumnya bahkan berujung pada penjarahan berskala besar dan kerusuhan di sejumlah wilayah.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 410 ribu orang mengikuti unjuk rasa pada Sabtu pekan lalu, meski serikat pekerja mengklaim jumlah massa mencapai dua kali lipat dari angka tersebut. Pengerahan 70 ribu polisi pada pekan lalu dinilai berhasil mencegah terulangnya insiden penjarahan dan vandalisme parah yang sempat melanda banyak kota pada 17 Oktober, di mana lebih dari 2.700 orang ditangkap.




















