PBB Kecam Kekerasan dan Penangkapan Demonstran Pelajar di Prancis
- Pakar PBB mengecam kekerasan dan penangkapan massal demonstran pelajar di Prancis, menilai tindakan terhadap ribuan peserta, mayoritas di bawah umur, tidak proporsional dan mengancam kebebasan berekspresi.
- Protes sejak pertengahan September meluas dari tuntutan fasilitas, jadwal, dan akses pendidikan ke biaya hidup; PBB menilai pendekatan keamanan mengabaikan masalah sekolah rusak, kelas padat, serta absensi guru.
- Prancis mengerahkan 70 ribu aparat saat 410 ribu orang berdemonstrasi dan menangkap 1.000 peserta; PBB juga mengecam vandalisme serta mendesak evaluasi taktik polisi demi penyelesaian damai.
Jakarta, IDN Times - Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam aksi kekerasan terhadap demonstran pelajar dan penangkapan massal di Prancis, Rabu (28/10/2026). Para ahli hak asasi manusia tersebut menyuarakan peringatan keras atas pengerahan kekuatan berlebihan oleh otoritas keamanan dalam membubarkan unjuk rasa pelajar di berbagai wilayah Prancis.
Aksi protes yang bermula di kalangan siswa sekolah menengah atas sejak pertengahan September 2026 itu kini telah meluas hingga ke universitas. Para pelajar menuntut pembenahan fasilitas pendidikan, perbaikan jadwal belajar, serta kesetaraan akses pendidikan sebelum unjuk rasa meluas ke persoalan biaya hidup.
1. Pelanggaran hak dan cedera serius demonstran di bawah umur
demonstrasi pelajar SMA di Paris, 6 Oktober 2026 (FreCha, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons) Sebanyak empat pakar yang diberi mandat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyoroti ribuan orang yang ditahan pihak berwenang Prancis. Pelapor khusus PBB untuk kebebasan berkumpul Gina Romero serta pakar hak budaya Farida Shaheed menilai penahanan ribuan massa yang mayoritas anak di bawah umur tersebut sangat tidak proporsional. Langkah represif itu dinilai dapat menciutkan nyali para demonstran untuk menjalankan hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.
Para pakar PBB juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas luka parah yang dialami para demonstran di bawah umur akibat operasi penegakan hukum kepolisian. Dalam satu kasus di Kota Lille, seorang remaja dilaporkan kehilangan tangan akibat ledakan granat saat aparat bentrok dengan pelajar.
"Luka serius dan, dalam beberapa kasus, tidak dapat dipulihkan yang dialami oleh para demonstran di bawah umur selama operasi penegakan hukum tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan," tegas para pakar PBB.
2. Prioritas pendekatan keamanan membayangi keluhan pokok siswa
ilustrasi unjuk rasa (unsplash.com/James Eades) Pemerintah Prancis sebenarnya telah meluncurkan sejumlah inisiatif untuk berdialog serta merespons aspirasi siswa pada Oktober 2026. Namun, para pakar PBB menilai pihak berwenang lebih mendahulukan pendekatan keamanan ketimbang menyelesaikan akar permasalahan, seperti gedung sekolah yang rusak, ruang kelas yang terlalu padat, dan tingginya absensi guru.
Dilansir Al Jazeera, para analis menyebut pemerintah Prancis kesulitan memenuhi tuntutan demonstran akibat krisis fiskal parah dan rencana pemotongan anggaran pendidikan. Juru bicara serikat mahasiswa Union Etudiante, Alice Cohen-Morzadec, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk luapan kekesalan terhadap Presiden Emmanuel Macron dan kebijakannya yang dinilai merusak hak dan kondisi hidup mereka.
3. Puluhan ribu aparat keamanan diturunkan redam unjuk rasa
ilustrasi polisi (unsplash.com/AJ Colores) Kementerian Dalam Negeri Prancis mengerahkan 70 ribu aparat keamanan untuk mengamankan demonstrasi yang diikuti oleh 410 ribu pengunjuk rasa pada hari Sabtu. Aparat menangkap 1.000 demonstran dalam aksi tersebut. Sebelumnya, sebanyak 2.700 orang ditangkap sepekan lebih awal setelah fasilitas publik dirusak dan ratusan toko dijarah.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan pihaknya bersikap sangat waspada dan tegas untuk meredam kerusuhan lanjutan. Dilansir Anadolu Agency, para pakar PBB di sisi lain turut mengecam penyerangan terhadap polisi dan aksi vandalisme terhadap gedung serta pertokoan. Para pakar PBB mendesak pemerintah Prancis mengevaluasi taktik kepolisian guna memungkinkan demonstran menyampaikan aspirasi mereka dan memfasilitasi penyelesaian konflik sosial secara damai, sembari tetap menindak para pelaku kekerasan.
