Jakarta, IDN Times - Pemerintah Serbia, pada Selasa (26/12/2023), mengumumkan bakal memperbolehkan semua mobil berplat Kosovo masuk ke negaranya mulai 1 Januari 2024. Langkah ini diambil untuk melindungi hak etnis Serbia yang tinggal di Kosovo.
Serbia dan Kosovo selama ini berseteru soal rencana Pristina yang mengharuskan warga di wilayah dominan etnis Serbia mengganti plat kendaraannya. Pasalnya, mayoritas warga Serbia masih menggunakan plat kendaraan yang diotorisasi oleh Serbia.
Perwakilan Pemerintah Serbia di Kosovo, Petar Petkovic, mengatakan keputusan ini untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga Serbia di Kosovo. Ia pun menyebut ini sebagai langkah untuk melindungi integritas teritorial Serbia.
"Dalam pertemuan di pemerintahan, kami mengadopsi kebijakan khusus untuk mengikuti berdialog dan tetap tidak melewati garis merah, serta menghargai kedaulatan dan integritas teritorial Serbia, sejauh ini," terang Petkovic, dikutip N1.
Petkovic menambahkan, sekarang 99 persen dari warga Serbia di Kosovo menggunakan plat nomor kendaraan yang diresmikan oleh Pristina. Ia menyebut mereka tidak punya pilihan dan ini cara bertahan hidup yang dilakukan oleh warga etnis Serbia.
"Keputusan ini memperbolehkan rakyat kami untuk masuk ke seluruh teritori Serbia dan memenuhi semua kepentingannya dan yang terpenting adalah sekarang transportasi jadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya," tambahnya.
Juru bicara Urusan Luar Negeri Uni Eropa (UE), Peter Stano, menyambut baik keputusan Serbia. Ia menyebut pembebasan keluar masuk ini adalah langkah awal dalam membuka nomalisasi hubungan Kosovo-Serbia.
"Keputusan ini adalah langkah positif dalam implementasi Kesepakatan Normalisasi Serbia-Kosovo, serta melanjutkan komitmen dialog yang berkaitan dengan kebebasan bergerak di perbatasan kedua negara," terang Stano, dikutip RFE/RL.
"Langkah dari Serbia ini sudah mengarah ke tujuan yang benar dalam memperbaiki kondisi regional dan memperlancar integrasi UE di Balkan Barat yang akan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh kawasan," sambungnya.
Sementara itu, Kosovo masih belum memberikan komentar terkait kebijakan dari Serbia. Sebelumnya, Kosovo sudah mencabut hukuman bagi warga etnis Serbia yang menolak menukar plat kendaraannya.
Pada hari yang sama, ribuan warga Serbia kembali melanjutkan demonstrasi untuk menolak hasil pemilu. Demonstrasi ini sudah memasuki hari ke-9 dan disuarakan oleh kelompok oposisi Serbia Against Violence yang menentang kemenangan partai penguasa SNS.
Demonstrasi di Serbia didorong oleh banyaknya dugaan kasus kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu yang dinyatakan oleh OSCE. Organisasi itu menyebut terdapat jual beli suara, dan sejumlah kecurangan lain dari pemilu kali ini.
"Kami tidak akan mengakui kemenangan dari pencuri, dan kami akan mempertahankan harapan rakyat," terang Vladimir Obradovic, pemimpin Serbia Against Violence yang juga menjadi kandidat Wali Kota Belgrade.
Salah satu oposisi, Zeljo Veselinovic, mengatakan bahwa ia sudah melakukan mogok makan. Ia pun menekankan bahwa demonstrasi kali ini menunjukkan kekuatan besar dari rakyat, terutama yang disuarakan oleh mahasiswa.