Jakarta, IDN Times - Perempuan Afghanistan melakukan demonstrasi ketika Taliban menutup sekolah mereka. Peristiwa itu terjadi di provinsi Paktia, Afghanistan timur, pada Sabtu (10/9/2022).
Ketika Taliban mengambil alih Afghanistan usai pasukan Amerika Serikat (AS) dan sekutu meninggalkan negara tersebut, mereka berjanji akan mengizinkan anak perempuan bersekolah. Tapi, janji itu tidak terlaksana dengan sekitar 3 juta gadis usia sekolah menengah terlantar selama lebih dari 1 tahun.
Pada awal bulan ini, empat sekolah menengah perempuan di atas kelas enam di kota Gardiz telah dibuka. Satu sekolah lain di distrik bernama Samkani juga mulai beroperasi. Pembukaan itu dilakukan setelah ada rekomendasi dari para tetua suku dan kepala sekolah.
Namun pembukaan kembali sekolah tanpa izin resmi dari Kementerian Pendidikan Taliban. Ketika beberapa hari sekolah itu buka, pada Sabtu, Taliban kemudian kembali menutup sekolah tersebut, kutip RFE/RL.
Ribuan gadis yang telah melanjutkan sekolah, malah disuruh Taliban pulang ke rumah.
Kepala pendidikan di provinsi Paktia, Maulvi Monib, menolak permintaan komentar. Dia mengatakan sedang dalam perjalanan dan akan memberikan informasi tentang hal itu nanti.
Ketika para gadis disuruh pulang dan sekolah ditutup, mereka kemudian turun ke jalan melakukan demonstrasi. Penyelenggara demonstrasi termasuk aktivis hak-hak perempuan bernama Yasmin.
"Pagi ini, ketika mereka (Taliban) tidak mengizinkan gadis-gadis itu masuk ke sekolah, kami mengadakan protes," kata Yasmin dikutip dari Al Jazeera.
"Mengapa kalian menutup sekolah kami? Kenapa kalian mempermainkan perasaan kami?" kata seorang gadis sambil menangis dalam salah satu video demonstrasi.
Demonstrasi itu digelar di kota Gardiz, ibu kota provinsi Paktia. Dua warga dari kota tersebut juga membenarkan protes yang dilakukan para siswi sekolah menengah.
“Para siswi memprotes dengan damai, tetapi demonstrasi itu segera dibubarkan oleh pasukan keamanan," kata seorang warga yang tidak mau menyebutkan namanya.
Organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, menulis surat kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB agar mengeluarkan resolusi untuk mendukung situasi HAM di Afghanistan.
Dalam surat tersebut, melansir Tolo News, Taliban disebut secara besar-besaran dan sistematis melanggar hak-hak perempuan sejak mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus 2021.
Amnesty menilai, kekerasan terhadap perempuan meningkat karena ditutupnya lembaga pendukung hak asasi manusia.
"Mereka telah memberlakukan larangan terhadap gadis di atas kelas enam untuk bersekolah dan membongkar institusi seperti Kementerian Urusan Perempuan (MoWA), Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan (AIHRC) dan struktur lain yang menangani hak asasi perempuan," bunyi surat itu.