Soroti Krisis Myanmar dan Palestina, RI: Dewan HAM Harus Tetap Relevan

24 Feb 2026, 09:29 WIB

Marcheilla Ariesta

Soroti Krisis Myanmar dan Palestina, RI: Dewan HAM Harus Tetap Relevan

Menlu Sugiono dalam Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. (Dok. Kemlu RI)

Intinya Sih

Menlu Sugiono menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas dan relevansi Dewan HAM PBB di tengah tekanan geopolitik, dengan menekankan integritas, imparsialitas, serta prinsip dasar hak asasi manusia.
Indonesia menyuarakan keprihatinan atas krisis kemanusiaan di Palestina, menyerukan penghentian kekerasan, akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan solusi damai berdasarkan prinsip Dua Negara.
Dalam konteks ASEAN, Indonesia menyoroti situasi Myanmar dan berkomitmen mendorong implementasi Konsensus Lima Poin serta memperkuat mekanisme HAM regional untuk menjaga stabilitas kawasan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri, Sugiono, menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di tengah tekanan geopolitik global. Dalam pidatonya pada Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, dia menekankan bahwa tanggung jawab lembaga tersebut tidak berhenti pada level nasional.

“Presidensi Indonesia dipandu oleh keyakinan sederhana, 'Kredibilitas dimulai dari dalam negeri, tetapi tanggung jawab meluas secara global," ujar Sugiono, Senin (23/2/2026).

Menurut dia, multilateralisme saat ini sedang berada dalam tekanan berat. Dia menyebut Dewan HAM turut merasakan dampak ketegangan geopolitik yang berkembang di berbagai kawasan dunia.

“Multilateralisme saat ini berada di bawah tekanan. Dewan ini telah merasakan beban ketegangan geopolitik dan tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa ketegangan tersebut tidak semakin mengikis kredibilitasnya,” kata dia.

Sugiono mengingatkan, kredibilitas Dewan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga prinsip dasar.

“Jika Dewan ini menjadi terpolarisasi, otoritasnya akan menurun. Jika dipersepsikan selektif, legitimasi akan menderita. Jika gagal menghadirkan keadilan, maka ia akan kehilangan kepercayaan,” kata dia.

1. Dewan HAM tidak boleh kehilangan integritas

Gedung Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. twitter.com/UNHumanRights

Sugiono mengatakan, agar tetap relevan, Dewan HAM harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan integritas

“Untuk tetap kredibel dan relevan, Dewan ini harus menunjukkan ketahanan yang dinamis, beradaptasi dengan tantangan yang muncul sambil menjaga integritas dan prinsip-prinsip dasarnya,” ujar Sugiono.

Dia menyebut langkah tersebut mensyaratkan penguatan nilai-nilai fundamental dalam kerja Dewan.

“Hal ini membutuhkan penguatan imparsialitas, objektivitas, dan transparansi,” kata dia.

Dalam pandangannya, universalitas HAM seharusnya menjadi titik temu, bukan sumber perpecahan

“Universalitas hak asasi manusia seharusnya menyatukan kita dalam tujuan, bukan memecah kita dalam pendekatan,” kata Sugiono dalam pidato nasionalnya.

Karena itu, Indonesia berkomitmen memainkan peran penengah. Dia menambahkan, Indonesia akan bekerja untuk menjembatani perbedaan, berkonsultasi secara luas, mendengarkan dengan saksama, dan bertindak secara bertanggung jawab.

Mandat tersebut, kata dia, bersifat kolektif.

“Karena Presidensi ini bukan untuk Indonesia semata. Ini adalah presidensi untuk semua,” ujar Sugiono.

2. Soroti HAM di Palestina

Menlu Sugiono dalam Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. (Dok. Kemlu RI)

Dalam pidatonya, Sugiono juga menyampaikan keprihatinan atas berbagai konflik dan krisis kemanusiaan yang masih berlangsung, termasuk situasi di Palestina.

“Indonesia sangat prihatin dengan konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai kawasan,” kata dia.

Dia menekankan, tantangan tersebut membutuhkan dialog yang tulus dan keterlibatan konstruktif.

“Tantangan seperti ini membutuhkan dialog yang tulus dan keterlibatan konstruktif, yang berlandaskan objektivitas. Solusi yang berkelanjutan tidak dipaksakan, tetapi dibangun melalui kepercayaan dan saling menghormati,” kata dia

“Terkait rakyat Palestina, Indonesia menegaskan kembali dukungannya yang tidak tergoyahkan terhadap hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut,” tegas Sugiono.

Dia juga menyerukan penghentian kekerasan dan pembukaan akses kemanusiaan.

“Kami terus menyerukan penghentian kekerasan segera, akses kemanusiaan yang cepat, penuh, aman, dan tanpa hambatan, serta jalur yang kredibel menuju perdamaian yang adil dan langgeng berdasarkan Solusi Dua Negara,” kata dia.

Sugiono juga menegaskan pentingnya hukum humaniter internasional.

“Menegakkan hukum humaniter internasional adalah kewajiban kolektif kita,” kata dia.

3. Ungkap peran ASEAN terkait situasi Myanmar

Bendera negara-negara anggota ASEAN (Lady01v, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Selain Palestina, Sugiono juga menyinggung situasi di Myanmar sebagai bagian dari perhatian kawasan.

“Di dalam ASEAN, Indonesia tetap teguh dalam mendorong kemajuan di Myanmar melalui implementasi penuh dan efektif dari Konsensus Lima Poin ASEAN,” kata Sugiono.

Dia mengatakan, Indonesia berkomitmen memperkuat mekanisme HAM di tingkat regional.

“Kami tetap berkomitmen untuk memperkuat Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia sebagai mekanisme promosi dan perlindungan," kata dia.

Melalui presidensi ini, Indonesia menempatkan Dewan HAM pada persimpangan penting, yakni menjaga kredibilitas di tengah polarisasi global dan memastikan bahwa prinsip universal HAM tetap menjadi landasan bersama, terutama saat konflik dan krisis kemanusiaan terus berlangsung.