Spanyol Luncurkan Penyelidikan atas Serangan Kapal Madleen
- Pengadilan Spanyol meminta kerja sama dengan ICC terkait serangan kapal Madleen.
- Penyelidikan resmi pertama terhadap pemimpin Israel terkait perang di Gaza.
- FFC akan kirimkan kapal bantuan baru menuju Gaza sebagai bagian dari upaya menembus blokade Israel.
Jakarta, IDN Times - Pengadilan Nasional Spanyol telah meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Israel Katz, dan beberapa pejabat senior militer atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dalam pernyataan pada Selasa (8/7/2025), anggota Parlemen Eropa asal Spanyol, Jaume Asens, mengungkapkan bahwa penyelidikan ini akan berfokus pada penggerebekan terhadap kapal bantuan Madleen yang sedang menuju Gaza pada 9 Juni.
Kapal yang membawa 12 aktivis internasional dan bantuan kemanusiaan itu dicegat oleh pasukan Israel saat berlayar di perairan internasional. Mereka yang ditahan termasuk aktivis iklim Swedia Greta Thunberg dan pembela hak asasi manusia Prancis-Palestina Rima Hassan.
1. Pengadilan minta kerja sama dengan ICC
Dilansir dari Anadolu, kasus ini diajukan berdasarkan prinsip yurisdiksi universal oleh warga negara Spanyol, Sergio Toribio, dan Komite Solidaritas dengan Perjuangan Arab.
Dalam gugatan tersebut, mereka menuduh pasukan Israel menggunakan drone, gas air mata, dan melakukan penahanan ilegal terhadap warga sipil. Semua tindakan ini dianggap sebagai bagian dari pola pelanggaran yang lebih luas terkait konflik yang sedang berlangsung di Gaza.
Pengadilan juga mengeluarkan keputusan yang meminta kerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan mengaitkan serangan tersebut dalam konteks genosida yang terjadi di Gaza.
2. Penyelidikan resmi pertama terhadap pemimpin Israel terkait perang di Gaza
Ini adalah pertama kalinya Spanyol meluncurkan penyelidikan resmi terhadap pemimpin Israel terkait perang di Gaza. Jika penyelidikan ini dikabulkan, maka Netanyahu dan para pejabat Israel lainnya tidak bisa bebas bepergian ke Eropa tanpa menghadapi risiko penangkapan akibat dikeluarkannya surat perintah penangkapan.
“Ini adalah langkah besar dalam perjuangan melawan impunitas. Ketika negara gagal memenuhi kewajibannya, masyarakat sipil harus mengaktifkan keadilan sebagai alat etika, hukum, dan politik untuk melawan kengerian,” kata anggota Parlemen Eropa, Asens.
Sejauh ini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi mengenai penyelidikian tersebut.
3. FFC kirimkan kapal bantuan baru menuju Gaza
Pada Senin (7/7/2025), Koalisi Armada Kebebasan (FFC), yang meluncurkan Madleen, mengumumkan akan kembali mengirimkan kapal bantuan baru ke Gaza pada Minggu (13/7/2025).
Sama seperti Madleen, kapal bernama Handala akan berangkat dari Sisilia di Italia. Kapal tersebut direncanakan akan membawa pengacara, aktivis, relawan medis dan jurnalis, bersama dengan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa.
FFC telah mengirimkan kapal ke Gaza sejak 2010 sebagai bagian dari upaya menembus blokade Israel terhadap wilayah Palestina tersebut. Israel mulai memberlakukan pengepungan terhadap Gaza sejak 2007, setelah Hamas mengambil alih kendali atas wilayah itu. Blokade semakin diperketat sejak perang kembali meletus pada Oktober 2023, yang memicu kelaparan meluas dan meningkatnya kasus malnutrisi di kalangan masyarakat Gaza.
"Kami bukan pemerintah. Kami adalah manusia, mengambil tindakan ketika institusi telah gagal," kata FFC dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The New Arab.
