Spanyol Resmi Larang Ekspor-Impor Senjata ke Israel
- Larangan total perdagangan senjata dengan Israel disahkan oleh Parlemen Spanyol
- Aturan embargo mencakup ekspor dan impor peralatan pertahanan, pemungutan suara berjalan alot di parlemen, dan ketegangan diplomatik Madrid dan Tel Aviv
- Pengumuman dekret embargo memicu kecaman dari pihak Israel, sementara dua partai oposisi sayap kanan menentang pengesahan dekret tersebut
Jakarta, IDN Times- Parlemen Spanyol mengesahkan undang-undang yang menetapkan larangan total perdagangan senjata dengan Israel pada Rabu (8/10/2025). Kebijakan ini melarang semua bentuk transaksi peralatan pertahanan, termasuk ekspor dan impor produk militer dari Israel.
Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez memperkenalkan dekret ini sebagai bagian dari upaya Madrid untuk menghentikan konflik yang terjadi di Gaza. Sanchez menjadi salah satu pemimpin dunia yang paling vokal mengkritik operasi militer Israel di wilayah Palestina selama dua tahun terakhir.
“Respons Israel terhadap serangan mengerikan oleh kelompok teroris Hamas telah menjadi serangan tanpa pandang bulu terhadap populasi Palestina yang oleh mayoritas ahli disebut genosida,” bunyi pembukaan undang-undang itu, dilansir Middle East Eye.
1. Rincian aturan embargo senjata ke Israel
Larangan ini mencakup ekspor dan impor semua peralatan pertahanan, produk, dan teknologi militer ke dan dari Israel. Pemerintah juga melarang transit bahan bakar penerbangan yang berpotensi digunakan untuk keperluan militer melalui pelabuhan atau wilayah udara Spanyol.
Undang-undang ini juga memuat larangan pengiklanan produk yang berasal dari permukiman ilegal Israel di Gaza dan Tepi Barat. Larangan ini merupakan bagian dari paket sanksi yang lebih luas yang diadopsi pemerintahan Sanchez sejak September.
Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles menjelaskan bahwa langkah ini adalah hasil dari proses panjang yang sudah berjalan sejak serangan Hamas. Pemerintah mengklaim bahwa mereka sudah menghentikan pembelian atau penjualan senjata ke Israel sejak hari pertama perang Gaza dimulai, yaitu 7 Oktober 2023.
Walaupun melarang keras, hukum ini memberi pengecualian untuk peralatan pertahanan dengan kategori penggunaan ganda (dual-use). Pengecualian tersebut dapat diberikan jika penerapan larangan total itu dinilai merugikan kepentingan nasional Spanyol secara umum, dilansir Times of Israel.
2. Pemungutan suara berjalan alot di parlemen
Dilansir Al Jazeera, keputusan untuk mengesahkan embargo ini disetujui setelah melalui pemungutan suara yang ketat di parlemen Spanyol. Hasilnya menunjukkan selisih tipis dengan 178 suara mendukung dan 169 suara menolak dekret tersebut.
Dukungan dari partai Podemos, yang berhaluan kiri jauh, sangat membantu koalisi minoritas Sanchez memenangkan pemungutan suara. Podemos, yang memiliki empat anggota parlemen, pada awalnya mengkritik dekret Sanchez karena dianggap tidak cukup tegas.
Mereka menuduh pemerintah masih mengizinkan kapal yang membawa peralatan militer Amerika Serikat (AS) berlabuh di pelabuhan Spanyol. Pemimpin Podemos, Ione Belarra, sempat mengusulkan agar pemerintah melangkah lebih jauh dengan membatalkan kontrak yang sudah ada dan memutuskan semua ikatan dengan Israel.
Di sisi lain, dua partai oposisi sayap kanan, yakni Vox dan Partai Populer (PP), menentang pengesahan dekret embargo. Meski ada penolakan, Menteri Ekonomi Spanyol Carlos Cuerpo membela keputusan ini sebagai terobosan baru di tingkat internasional.
3. Ketegangan diplomatik Madrid dan Tel Aviv
Pengumuman dekret embargo ini memicu kecaman dan kemarahan dari pihak Israel. Hubungan diplomatik kedua negara sudah tegang sejak 2024, yaitu ketika Spanyol secara resmi mengakui negara Palestina.
Menyusul pengakuan itu, Israel bahkan telah menarik duta besarnya dari Madrid pada tahun 2024. Sebelumnya, Sanchez juga pernah meminta badan olahraga internasional melarang Israel berpartisipasi dalam kompetisi, menyamakan perlakuan tersebut dengan Rusia.
Pemungutan suara yang mengesahkan UU ini awalnya dijadwalkan pada hari Selasa, tapi dipindahkan ke hari berikutnya. Penundaan ini bertujuan menghindari momen bertepatan dengan peringatan dua tahun serangan Hamas pada 7 Oktober. Kedutaan Israel di Spanyol sempat mengkritik rencana jadwal awal, menyebutnya sebagai keputusan tercela.
