Trump Digugat Tiga Media Besar Usai Cabut Akses ke Gedung Putih

Dilansir The Guardian, para penggugat meminta perintah penahanan sementara agar akses peliputan segera dipulihkan selama proses hukum berlangsung. Dalam dokumen pengadilan, tim pengacara menyatakan akses pers yang telah resmi diberikan tidak boleh dicabut hanya karena pemerintah tidak menyukai isi pemberitaan.

Para pengacara menilai tindakan balasan tersebut bertujuan menyingkirkan media dengan sudut pandang berseberangan. Kebijakan itu juga dinilai melanggar Amandemen Kelima karena pihak media tidak diberi kesempatan untuk menentang larangan tersebut. Mereka turut mengingatkan putusan dalam kasus serupa pada masa kepresidenan pertama Trump yang memulihkan kredensial mantan jurnalis CNN Jim Acosta serta wartawan majalah Playboy Brian Karem.

Di sisi lain, Trump tetap mempertahankan kebijakan pencabutan akses tersebut sebagai tindakan terhadap pemberitaan yang menurutnya tidak objektif.

“Gedung Putih tidak sedang melakukan serangan terhadap Kebebasan Pers, sesuatu yang saya hargai. Gedung Putih sedang melakukan serangan terhadap BERITA PALSU, sesuatu yang telah tumbuh seperti Kanker di AS tercinta kita. Hal itu korup, disengaja, merata, sepenuhnya terkoordinasi, dan sama sekali tidak terkendali. Hal itu merupakan ancaman terhadap Keamanan Nasional kita, dan harus dihentikan, SEKARANG!” tulis Trump melalui platform Truth Social.

Kebijakan pembatasan tersebut turut berdampak pada peliputan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Gedung Putih mengeluarkan CNN dari kelompok pool televisi yang terdiri dari lima jaringan utama.

Kelompok yang mencakup Fox News, ABC News, CBS News, CNN, dan NBC News itu kemudian menyampaikan melalui memo kepada para pelanggan bahwa peliputan pool terhadap presiden tidak dapat dilakukan karena CNN dihalangi menjalankan tugas. Kelima jaringan tersebut menyatakan pemerintah tidak semestinya membatasi pekerjaan wartawan demi memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat.

Dukungan terhadap gugatan itu juga datang dari organisasi profesi dan lembaga hukum. Presiden Asosiasi Koresponden Gedung Putih (WHCA) Jacqui Heinrich meminta kredensial ketiga media segera dikembalikan melalui pernyataan di X agar tidak muncul standar sewenang-wenang yang dapat menyasar media lain pada masa mendatang.

Direktur Eksekutif Institut Amandemen Pertama Knight di Universitas Columbia Jameel Jaffer menyampaikan sikap serupa. Ia menyatakan lembaganya siap mendukung gugatan tersebut karena pencabutan akses dinilai sebagai pelanggaran konstitusi yang nyata.

Perselisihan tersebut berlangsung ketika pemerintahan Trump membatasi akses bagi media yang kritis, sekaligus memperbesar porsi untuk media yang sejalan dengan kebijakannya. Selain mencabut izin peliputan, Trump juga tercatat mengajukan sejumlah gugatan ke pengadilan terhadap perusahaan media nasional seperti The New York Times dan CBS.

Sengketa hukum ini mencuat menjelang pemilihan tengah masa jabatan pada November mendatang. Partai Republik tengah berupaya mempertahankan mayoritas tipis di Kongres AS, sementara data jajak pendapat mutakhir menunjukkan penurunan dukungan publik serta tingkat kepuasan terhadap kinerja Trump yang merosot ke titik terendah.