Trump Kuasai Keamanan Greenland Lewat Kesepakatan Permanen

- Trump mengumumkan kesepakatan keamanan permanen dengan Denmark dan Greenland yang memberi AS kendali kebutuhan keamanan wilayah itu tanpa batas waktu dan tanpa biaya.
- Perjanjian melarang pihak berseberangan dengan AS membangun pangkalan, menempatkan pasukan, atau berinvestasi tanpa izin Washington; ketentuan mencakup penyaringan investasi Rusia dan China.
- Denmark dan Greenland mendukung kesepakatan yang dijadwalkan ditandatangani pekan depan, sambil menegaskan kedaulatan Denmark serta hak rakyat Greenland menentukan nasib sendiri tetap diakui.
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan keamanan permanen dengan Kerajaan Denmark dan Greenland tanpa biaya bagi AS. Perjanjian yang disebut “Kehidupan Tak Terbatas” itu diumumkan pada Jumat (18/9/2026).
Kesepakatan itu memberi Washington kendali penuh atas kebutuhan keamanan di wilayah tersebut tanpa batas waktu. Trump mengklaim langkah itu telah menjawab seluruh kekhawatiran negaranya melalui unggahan di platform Truth Social.
Kesepakatan tersebut melarang pihak yang berseberangan dengan AS membangun pangkalan militer, menempatkan pasukan, atau menanamkan investasi di Greenland tanpa izin tertulis dari Washington. Aturan itu juga melarang pangkalan non-Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) serta menyaring investasi Rusia dan China. Menurut NBC News yang mengutip pejabat Kementerian Luar Negeri AS, ketentuan tersebut tetap berlaku jika Greenland merdeka sekaligus menjamin hak terbang dan penambahan pangkalan militer AS.
1. AS memperkuat posisi strategis di kawasan utara

ilustrasi peta Greenland (pexels.com/Lara Jameson) Kesepakatan tersebut memperluas posisi strategis AS di kawasan utara demi menjaga stabilitas wilayah Arktik. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut Greenland akan masuk dalam kawasan pertahanan strategis Amerika Utara untuk mengecualikan pihak yang berseberangan dari wilayah sekitarnya. Rubio menyampaikan bahwa kesepakatan itu secara permanen dan sepenuhnya menjawab kekhawatiran keamanan nasional AS.
Sejumlah media melaporkan AS berencana membangun tiga pangkalan militer baru di Greenland bagian selatan sebagai pelengkap pangkalan Pituffik di utara. Penambahan pasukan dan instalasi militer sebenarnya sudah diatur dalam perjanjian pertahanan 1951 yang diperbarui pada 2004. Melalui aturan tersebut, AS hanya perlu memberi tahu pihak Denmark dan Greenland mengenai langkah penambahan kekuatan militer.
Upaya diplomatik tersebut ditempuh setelah serangkaian pendekatan resmi, termasuk kunjungan utusan khusus Jeff Landry pada Mei lalu. Langkah ini menyusul sikap Trump yang sebelumnya sempat mengancam akan merebut wilayah tersebut menggunakan kekuatan militer. Namun, ia kemudian melunakkan ancamannya dan memilih jalur perundingan bersama Denmark dan Greenland.
2. Denmark menjaga kedaulatan Greenland dalam kesepakatan

Bendera Denmark (pexels.com/Markus Winkler) Pemerintah Denmark dan Greenland menyambut kesepakatan itu serta menjadwalkan penandatanganan resmi pada pekan depan. France 24 melaporkan prosesi tersebut akan digelar di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen menyatakan perjanjian tersebut sama sekali tidak menyerahkan kedaulatan wilayah kepada AS.
Frederiksen menyebut kesepakatan tersebut memperkuat keamanan bersama di Arktik dan Atlantik Utara. Selain itu, perjanjian ini juga tetap mengakui hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib mereka sendiri. PM Greenland Jens-Frederik Nielsen turut mendukung kerja sama itu dengan menilai perjanjian memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak.
Nielsen menyambut baik rencana penandatanganan kesepakatan keamanan strategis yang melibatkan berbagai pihak tersebut.
“Sangat menggembirakan bahwa kita akan segera memasuki perjanjian yang menjamin dan memperkuat keamanan Greenland, Kerajaan Denmark, AS, dan aliansi Barat. Perjanjian ini mengakui kepentingan Greenland dan posisi kita dalam kerja sama internasional,” kata Nielsen kepada NBC News.
3. Greenland memiliki peran strategis bagi keamanan Arktik

ilustrasi peta Greenland (pexels.com/Lara Jameson) Keterlibatan Pemerintah Greenland dalam perundingan berlangsung ketika masyarakat setempat sebelumnya sempat menolak segala bentuk aneksasi AS. Penolakan tersebut muncul karena warga khawatir akan kehilangan kendali atas wilayah mereka sendiri. Meski demikian, pemerintah setempat tetap memilih berunding untuk mencari jalan keluar terbaik atas isu keamanan kawasan.
Wilayah yang dihuni sekitar 57 ribu jiwa itu telah lama menjadi perhatian strategis dunia karena potensi sumber daya mineral dan letak geografisnya. Ketegangan di kawasan mulai mereda seiring aliansi NATO meluncurkan misi baru untuk memperkuat keamanan kawasan Arktik. Kesepakatan permanen ini menempatkan Greenland sebagai salah satu pilar utama dalam peta pertahanan Atlantik Utara untuk jangka panjang.


![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)





















