Trump Sebut Pembangkit Listrik dan Jembatan Iran Jadi Target Berikutnya

15 Jul 2026, 17:09 WIB

Bagus Samudro

News

Channel

Add Us on Google

Trump Sebut Pembangkit Listrik dan Jembatan Iran Jadi Target Berikutnya

Pada 19 Maret 2016, Donald Trump mengadakan rapat umum di Fountain Park, Fountain Hills, Arizona. (Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Donald Trump mengancam akan memperluas serangan udara ke Iran dengan menargetkan pembangkit listrik dan jembatan jika Teheran menolak berunding, memicu kekhawatiran pelanggaran hukum humaniter internasional.
Ketegangan meningkat di Selat Hormuz setelah operasi militer AS selama empat hari dan blokade laut terhadap Iran, yang dibalas IRGC dengan serangan ke fasilitas militer sekutu Washington di Bahrain, Kuwait, dan Yordania.
Pemerintah Iran menilai blokade AS melanggar Memorandum Islamabad, sementara Trump membatalkan rencana tarif keamanan kapal dagang demi fokus pada kerja sama investasi dan perdagangan dengan negara-negara Teluk Arab.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengancam akan memperluas serangan udara negaranya ke Iran pada pekan depan apabila Teheran tetap menolak berunding. Dalam wawancara dengan Fox News pada Selasa (14/7/2026), Trump menyebut sasaran berikutnya adalah infrastruktur sipil yang dinilai vital. Selain itu, ia juga menyatakan operasi militer AS akan terus berlanjut hingga dirinya merasa cukup.

“Minggu depan akan menjadi sangat buruk bagi mereka karena minggu depan datang pembangkit listrik. Minggu depan datang jembatan-jembatan,” ujar Trump, dikutip NDTV.

Trump juga mengatakan AS akan menghancurkan seluruh pembangkit listrik dan jembatan di Iran jika negara tersebut tak datang ke meja perundingan. Dilansir The Guardian, Trump pernah menyampaikan ancaman serupa pada Maret untuk melumpuhkan fasilitas air bersih dan stasiun listrik Iran. Laporan itu juga menyebut perusakan infrastruktur sipil berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional.

1. Operasi militer AS memicu ketegangan Selat Hormuz

ilustrasi militer (pexels.com/Somchai Komkamsri)

Pernyataan Trump muncul ketika situasi di Selat Hormuz terus memanas. Pasukan AS melancarkan serangan udara selama empat hari berturut-turut dan kembali menerapkan blokade laut di pelabuhan-pelabuhan Iran. Langkah tersebut sekaligus mengakhiri kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya dicapai pada 17 Juni 2026.

Komando Sentral AS (Centcom) menjelaskan operasi itu dirancang untuk melumpuhkan kemampuan tempur yang digunakan Iran saat menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Sementara itu, media pemerintah Iran melaporkan ledakan besar terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Bandar Abbas dan Pulau Qeshm.

2. IRGC melancarkan serangan balasan

ilustrasi perang AS-Israel melawan Iran (unsplash.com/Saifee Art)

Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) merespons serangan tersebut dengan meluncurkan serangan balasan ke sejumlah fasilitas militer sekutu Washington. IRGC mengklaim serangannya menghantam pusat komando, logistik, bahan bakar, serta peralatan Armada Kelima AS yang bermarkas di Bahrain. Serangan itu juga berdampak ke wilayah Kuwait dan Yordania.

Kantor berita resmi Iran, Islamic Republic News Agency (IRNA), melaporkan Teheran mengirim pesawat tanpa awak (drone) ke pangkalan militer Yordania yang menjadi lokasi penempatan jet tempur AS. Militer Yordania kemudian menyatakan pertahanan udaranya berhasil mencegat tiga rudal balistik yang memasuki wilayah udaranya.

Merespons ketegangan maritim ini, IRGC memperingatkan bahwa jika Washington memblokir rute ekspor minyak, mereka akan menutup rute ekspor lain yang melayani kepentingan AS. Jalur energi regional disebut akan berlaku untuk semua orang atau tidak sama sekali.

3. Iran menilai blokade merusak kesepakatan

Bendera Iran (pexels.com/Engin Akyurt)

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyatakan keputusan Washington memberlakukan kembali blokade pelabuhan telah merusak poin-poin yang tercantum dalam Memorandum Islamabad. Pernyataan itu disampaikan ketika peluang perundingan damai semakin menyempit.

Pada saat yang sama, Trump membatalkan rencana penerapan tarif keamanan sebesar 20 persen bagi kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Tarif tersebut dibatalkan sekitar lima jam sebelum mulai berlaku. Trump mengatakan keputusan itu diambil setelah berdialog dengan para pemimpin Timur Tengah dan AS memilih berfokus mendorong kesepakatan investasi serta perdagangan bernilai besar dengan negara-negara Teluk Arab.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.