UE Desak Venezuela Publikasikan Hasil Pemilu Menit per Menit

20 Agu 2024, 21:50 WIB

bendera Uni Eropa. (unsplash.com/alexandrelallemand)

Jakarta, IDN Times - Perwakilan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Joseph Borrell, pada Senin (19/8/2024), mendesak pemerintah Venezuela untuk memublikasikan hasil pilpres beserta dengan menitnya. Jika hasil pilpres tidak dipublikasikan, maka akan terjadi krisis politik.

Pada akhir pekan, warga Venezuela sudah mengadakan demonstrasi besar-besaran menolak hasil pilpres yang memenangkan Presiden Nicolas Maduro. Mereka menolak keputusan Dewan Elektoral Nasional (CNE) dan mengklaim terdapat kecurangan dalam pilpres.

1. Borrell mengaku lebih mempercayai informasi dari oposisi

Borrell menekankan, harus ada verifikasi dari hasil pilpres di Venezuela untuk membuktikan bahwa Maduro memang memenangkan pilpres tahun ini.

"Jika Maduro memaksa bahwa dia menang dan tidak memahami itu, tapi untuk komunitas internasional, tanpa verifikasi, tidak ada asumsi untuk hasilnya. Venezuela akan memasuki masa-masa krisis politik serius. Kami mencoba mencegah itu semua terjadi," terangnya, dikutip Mercopress.

Menurutnya, Maduro harusnya sudah melakukan ini karena ia punya banyak waktu. Ia pun seharusnya dapat memublikasikan dokumen yang mendukung kemenangannya.

"Saya tahu bahwa Maduro mendedikasikan kata-katanya kepada saya. Ini bukan yang pertama, tapi saya memaksa jika hasilnya tidak dapat diverifikasi. Mereka tidak dapat diterima dan itu tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Bahkan, lebih meyakinkan informasi yang dipublikasikan oleh oposisi," tambahnya.

2. Capres oposisi Venezuela desak Maduro mundur

Capres oposisi Venezuela, Edmundo Gonzalez Urrutia, mendesak Maduro untuk menyerahkan jabatannya. Ia menyerukan agar segera dimulai transisi pemerintahan secara damai dan membuka peluang dialog.

"Rakyat Venezuela bersikukuh pada keinginannya untuk menjalankan perubahan secara damai. Setiap hari, pemerintah selalu menghindari transisi demokratik dan ini membuat rakyat Venezuela merasakan dampak krisis dan tanpa kebebasan. Terus berkuasa akan memperburuk kondisi rakyat," tuturnya, dikutip VOA News.

Ia menambahkan, rakyat sudah lelah dengan seluruh penyelewengan kekuasaan dan korupsi di Venezuela. Gonzalez mengungkapkan bahwa Maduro bertanggung jawab atas kemiskinan dan penderitaan rakyat Venezuela.

"Ini adalah saatnya kami bersama jutaan rakyat Venezuela yang ingin memberikan yang terbaik dalam merekonstruksi negaranya. Semua rakyat Venezuela ingin kami mengupayakan penghormatan kedaulatan. Dengan ini, saya menyerukan dialog politik untuk memulai transisi negara kita," sambungnya.

3. Gonzalez Urrutia tolak RUU pengawasan organisasi non-profit

Calon Presiden Venezuela, Edmundo Gonzalez Urrutia. (x.com/EdmundoGU)

Gonzalez Urrutia menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) soal inspeksi dan pendanaan organisasi non-profit (NGO) di Venezuela. Ia mengklaim bahwa RUU tersebut adalah instrumen sensor.

"Kami menolak persetujaun kepada Hukum Pengawasan NGO yang akan merupakan instrumen sensor dan pemaksaan yang mengancam hak asasi manusia dan mencegah ke arah transisi demokrasi di Venezuela," tegasnya, dilansir EFE.

Pekan lalu, Parlemen Venezuela yang dikontrol oleh Partai Sosialis Venezuela (PDSVA) menyetujui RUU tersebut. Hukum baru tersebut akan melarang NGO bekerja sama atau berkontribusi kepada organisasi politik atau mendorong fasisme di Venezuela.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.