Uni Eropa Bebaskan Visa Perjalanan bagi Warga Kosovo

Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti mengaku senang dan menyambut baik keputusan UE yang membebaskan visa bagi warganya. Ia pun menyambut sejumlah wisatawan asal Kosovo yang berada di bandara. 

"Kami sudah menunggu pembebasan visa ini sejak lama. Selama ini, kami diperlakukan tidak adil, tetapi kami akhirnya berhasil mengangkat masalah ini dan visa untuk berkunjung ke negara-negara UE akhirnya dibebaskan," terangnya, dikutip Reuters.

Dalam menyambut ini, pemerintah sudah mengadakan lotre untuk bepergian ke UE secara gratis bagi 50 orang pemenang. Perjalanan ini dibiayai oleh pemerintah dan menjadi penanda pembebasan visa bagi warga Kosovo ke UE. 

Sejak 2018, Kosovo telah memenuhi syarat untuk pembebasan visa bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke negara-negara UE. Namun, Prancis dan Belanda menangguhkan keputusan itu karena takut semakin banyaknya arus migrasi. 

Menjelang pembebasan visa bagi pelancong asal Kosovo di UE, PM Kurti sudah memperingatkan warganya agar tidak menyalahgunakan kebebasan visa ini. Ia mendorong warganya tidak menggunakan ini sebagai langkah untuk melamar kerja di UE. 

"Bagi seluruh warga Kosovo, saya meminta agar menghormati seluruh kriteria yang ditetapkan dalam pembebasan visa kunjungan ini. Ke mana pun kami bepergian, maka jangan pernah lupa bahwa rumah kami adalah Kosovo," ungkapnya, dilansir France24. 

Wakil Menteri Integrasi Eropa, Besnik Bislimi, memperingatkan bahwa pelanggaran pembebasan visa ini akan berdampak buruk bagi Kosovo. Ia menyebut UE dapat membatasi perjalanan dengan ketat jika banyak pelanggaran dan itu akan merugikan seluruh negara. 

Kosovo termasuk salah satu negara termiskin di Eropa dengan gaji rata-rata 400 dolar AS (Rp6,8 juta), ditambah tingginya angka pengangguran muda. Maka, banyak warga Kosovo yang menganggap ini adalah kesempatan untuk mencari pekerjaan di UE. 

Meski sudah dibebaskan, warga Kosovo masih belum diperbolehkan masuk ke Spanyol. Pasalnya, Spanyol termasuk salah satu negara anggota UE yang tidak mengakui kedaulatan Kosovo. Namun, empat negara lain, Slovakia, Rumania, Siprus, dan Yunani memperbolehkan masuk warga Kosovo, dilansir N1.

Di sisi lain, kendaraan berplat Kosovo sudah diperbolehkan masuk ke Serbia mulai 1 Januari 2024. Keputusan ini mengakhiri permasalahan di antara Serbia-Kosovo terkait dengan penerapan plat kendaraan yang sebelumnya diwajibkan menempel stiker khusus. 

Meski demikian, Serbia menegaskan bahwa keputusan ini bukan sebagai langkah untuk mengakui kemerdekaan Kosovo dari negaranya. Namun, ini adalah langkah untuk melindungi warga Serbia yang tinggal di Kosovo. 

Sementara itu, Pristina akan mengangkat kewajiban menggunakan stiker bagi kendaraan berplat Serbia di negaranya, jika Belgrade bersedia mengakui kedaulatan Kosovo yang sudah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 2008.