Uni Eropa Kecam Niat AS untuk Lumpuhkan ICC

Kecaman UE muncul setelah Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengumumkan kampanye baru yang mencakup berbagai langkah untuk membatasi aktivitas ICC, termasuk kemungkinan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap lembaga tersebut. Washington menilai pengadilan internasional itu telah melampaui kewenangannya dan menjadi ancaman terhadap sistem politik dan hukum AS.

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan kampanye tersebut akan secara sistematis melumpuhkan kemampuan ICC untuk beroperasi, menargetkan prajurit atau pejabat, serta mengancam kedaulatan Negeri Paman Sam. Rubio menggambarkan aparat patroli perbatasan maupun pejabat terpilih AS yang diseret ke pengadilan internasional dan diadili oleh hakim dari berbagai negara.

Washington juga menuding ICC mengklaim memiliki kewenangan untuk menuntut hingga memenjarakan personel militer dan pejabat AS yang menjalankan tugas demi kepentingan nasional negaranya. Sejumlah pakar hukum internasional menilai pernyataan Rubio keliru karena menggambarkan kewenangan ICC secara tidak tepat.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa kampanye melawan ICC akan mencakup berbagai tindakan, termasuk menekan negara-negara lain untuk menarik diri dari pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu. Washington juga akan meningkatkan pengawasan terhadap negara-negara yang menolak untuk melakukannya sambil mengandalkan bantuan AS.

Dilansir The Guardian, langkah tersebut berpotensi memengaruhi sejumlah negara, termasuk Ukraina. Negara yang dilanda perang itu telah menjadi lokasi penyelidikan ICC terkait dugaan kejahatan perang sejak invasi Rusia pada 2022.

Sejak Trump kembali menjabat pada tahun lalu, pemerintahannya secara bertahap meningkatkan tekanan terhadap ICC. Hingga kini, 11 pejabat pengadilan internasional tersebut, termasuk kepala jaksa dan delapan hakim, telah dikenai sanksi AS yang berdampak pada pembekuan layanan keuangan, penutupan akun digital, hingga larangan memasuki wilayah Negeri Paman Sam.

Mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, menilai langkah pemerintahan Trump bertujuan memastikan AS tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan perang di luar negeri. Washington berupaya menciptakan impunitas bagi aparat maupun pejabatnya, termasuk ketika tindakan mereka dilakukan di wilayah negara yang telah menerima yurisdiksi ICC.

"Rubio membungkus upayanya memperoleh impunitas atas kejahatan perang AS di luar negeri dengan dalih kedaulatan nasional, yang mengabaikan hak berdaulat negara lain untuk menggunakan ICC terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah mereka," kata Roth.

"Dia (Rubio) membuat seolah-olah ICC bertindak seenaknya di mana pun dia mau, padahal pengadilan hanya menangani kejahatan yang dilakukan di wilayah negara-negara yang memang menerima yurisdiksinya," tambahnya.

Berdasarkan Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan ICC pada 2002, pengadilan tersebut hanya memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki kejahatan yang terjadi di wilayah negara anggotanya. Hingga kini, pengadilan internasional itu tidak pernah membuka penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan di wilayah AS karena Washington belum meratifikasi Statuta Roma.