UNRWA Dilarang, Kesempatan Belajar Anak Palestina Hilang

Lazzarini memperingatkan bahwa tanpa belajar, anak-anak akan terjerumus ke dalam keputusasaan, kemiskinan, dan radikalisasi. Ia mengungkapkan bahwa anak-anak dan pendidikan mereka tidak dibahas dalam diskusi apapun ketika para pakar atau politisi berbicara tentang penggantian UNRWA.

"Tanpa belajar, anak-anak menjadi mangsa eksploitasi, termasuk bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata," kata Lazzarini.

Hingga Oktober 2023, UNRWA telah memberikan pembelajaran kepada lebih dari 300 ribu anak laki-laki dan perempuan di Gaza, yang merupakan setengah dari populasi usia sekolah di wilayah tersebut. Akan tetapi, saat ini mereka telah kehilangan tahun kedua pendidikan.

Dilaporkan, UNRWA adalah satu-satunya badan PBB yang secara langsung menyediakan pendidikan di sekolah-sekolah PBB. Tercatat, hampir 50 ribu anak juga bersekolah di sekolah-sekolah UNRWA di Tepi Barat.

Pada Senin (28/10/2024), Parlemen Israel, Knesset, secara resmi menyetujui dengan suara mayoritas terhadap larangan aktivitas UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki. Keputusan itu pun memicu protes keras dari negara-negara Eropa dan Barat, serta organisasi internasional.

Israel menuding karyawan UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada Oktober tahun lalu, dan mengklaim bahwa program pendidikan badan tersebut mempromosikan terorisme dan kebencian.

Menanggapi hal itu, UNRWA yang berkantor pusat di wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, membantah tuduhan itu. Badan PBB tersebut menegaskan bahwa pihaknya tetap netral dan hanya berfokus pada dukungan terhadap para pengungsi.

Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan pada 3 November, serangan Israel di Jalur Gaza telah membunuh 27 orang dan melukai 86 lainnya dalam empat pembantaian keluarga dalam 24 jam terakhir. Serangan tersebut menambah jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak tahun lalu menjadi 43.341 orang, yang mana sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Sementara, 102.105 lainnya terluka, dilansir Anadolu Agency.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera, Israel terus melanjutkan serangan brutalnya di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Serangan Israel telah menyebabkan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade yang terus berlanjut dan mengakibatkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Berbagai upaya untuk mencapai gencatan senjata mengalami kegagalan karena penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan perang. Di sisi lain, Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di wialyah kantong tersebut.