Tiongkok Menentang Upaya Pemberian Sanksi kepada Myanmar
Pendemo memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Duta Besar Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zhang Jun menegaskan posisi negaranya, mendukung transisi demokrasi Myanmar namun menentang segala instrumen sanksi termasuk tekanan ekonomi ataupun militer.
Sejak demonstrasi menolak kudeta meletus pada 1 Februari 2021, sedikitnya 520 demonstran dilaporkan meninggal dunia. Lebih dari 2.900 orang juga ditetapkan sebagai tahanan politik. Junta tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bersikap lebih persuasif kepada pengunjuk rasa, meski komunitas internasional telah memberi kecaman.
"Tiongkok berharap Myanmar akan memulihkan perdamaian, stabilitas, dan ketertiban konstitusional sedini mungkin, dan terus memajukan transisi demokrasi dengan mantap," kata Zhang pada pertemuan tertutup, dikutip dari The Straits Times, Kamis (1/4/2021).
1. Sanksi hanya akan memperparah kondisi
Demonstran memprotes kudeta militer di Mandalay, Myanmar, Senin (22/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerTerkait alasan kenapa Tiongkok menolak sanksi, Zhang meyakini bila instrumen tersebut hanya akan memperburuk situasi di Myanmar. Pernyataan itu muncul setelah desakan dari berbagai komunitas internasional agar PBB dengan segala perangkatnya lebih tegas dalam menyikapi Myanmar.
"Tekanan sepihak dan menyerukan sanksi, atau tindakan paksaan lainnya, hanya akan memperburuk ketegangan dan konfrontasi serta semakin memperumit situasi, yang sama sekali tidak konstruktif," kata Zhang.
"Menjaga perdamaian dan stabilitas di Myanmar adalah kepentingan bersama komunitas internasional. Jika Myanmar mengalami turbulensi yang berkepanjangan, itu akan menjadi bencana bagi Myanmar dan kawasan secara keseluruhan," sambung dia.
Baca Juga: Menlu: Kekerasan Aparat pada Demonstran Myanmar Tak Bisa Diterima
2. Tiongkok ingin perketat perlindungan bagi properti dan warga asing di Myanmar
Editor’s picks
Seorang petugas polisi anti huru hara menembakkan tabung gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang ambil bagian dalam unjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Sabtu (27/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerMiliter Myanmar, sejak melengserkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, mengandalkan Tiongkok sebagai sekutu utamanya. Tiongkok tetap konsisten untuk mendukung rezim demokratis, meski tidak sepakat dengan instrumen sanksi.
Otoritas Tirai Bambu justru menyerukan perlindungan warga dan bisnis asing, perhatian utama Tiongkok setelah lusinan pabriknya terbakar di tengah bentrokan antara aparat dengan masyarakat sipil.
"Kehidupan dan properti warga Myanmar serta warga negara asing dan bisnis harus dilindungi, dan setiap serangan terhadap mereka tidak dapat diterima," tutur Zhang.
3. Pendekatan ASEAN disebut sebagai solusi permasalahan paling baik
Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Jumat (19/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerDi antara prinsip resolusi konflik ASEAN adalah norma non-intervensi, yang menegaskan bahwa permasalahan domestik sebisa mungkin tidak diintervensi oleh negara lain, dan keterlibatan konstruktif, yang menekankan pentingnya dialog serta menolak segala narasi-narasi kebencian dalam menunjukkan sikap.
“Mediasi dengan cara ASEAN memainkan peran positif dalam meredakan situasi di Myanmar," tambah dia.
Zhang menutup, “Kami berharap semua pihak di Myanmar dapat tetap tenang, menahan diri, dan mengambil tindakan dengan sikap konstruktif untuk meredakan dan mendinginkan situasi."
Baca Juga: Tiongkok, Negara Pemberi Utang Terbesar di Dunia
Berita Terkini Lainnya
