Warga Gugat Izin Pembangunan Kedutaan Besar China di London

Asosiasi Penduduk Royal Mint Court (RMCRA) mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tinggi London karena khawatir dengan keberadaan kompleks kedutaan besar tersebut. Mereka mencemaskan adanya pembatasan hak untuk melakukan aksi unjuk rasa di sekitar lokasi serta ancaman keselamatan bagi para pembangkang politik.

"Warga dan aktivis kampanye harus berjuang sendiri melawan pembangunan ini. Kami lega karena akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan persidangan yang adil," kata Direktur Eksekutif Aliansi Antar-Parlemen untuk China (IPAC), Luke de Pulford, dilansir dari Channel News Asia.

Komunitas warga di St Mary Graces Court yang tinggal berdampingan langsung dengan lokasi juga merasakan kecemasan mendalam mengenai potensi pengawasan. Blok hunian sewa mereka yang kini berada di bawah kepemilikan pihak China menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya hak tempat tinggal mereka.

"Ini telah menjadi pertarungan panjang seperti Daud melawan Goliat. Kami akan terus melawannya sampai akhir," ujar Bendahara Asosiasi Penduduk Royal Mint Court, Mark Nygate, dilansir dari Bitter Winter.

Kuasa hukum warga berargumen di pengadilan bahwa persetujuan yang diberikan oleh kementerian terkait mengandung cacat hukum yang serius karena jaminan keamanan dinilai tidak akan bisa ditegakkan di atas tanah diplomatik asing.

"Klien kami akan berargumen di hadapan hakim bahwa sangat tidak sah memberikan izin bagi kedutaan baru tersebut karena kekebalan diplomatik membuat aturan mitigasi tidak dapat ditegakkan," ungkap Pengacara Leigh Day, Ricardo Gama.

Izin pembangunan kompleks diplomatik seluas 20 ribu meter persegi di bekas situs Royal Mint tersebut akhirnya disetujui oleh kementerian meskipun sebelumnya sempat ditolak dua kali oleh Dewan Tower Hamlets. Keputusan menteri diambil setelah melakukan evaluasi panjang guna meninjau dampak pembangunan cagar sejarah abad ke-19 tersebut.

Persetujuan tersebut diberikan pemerintah hanya beberapa hari sebelum Perdana Menteri Keir Starmer menjadwalkan kunjungan kenegaraan pertamanya ke China. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mencairkan ketegangan hubungan bilateral dan meningkatkan perdagangan antarkedua negara.

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa seluruh pertimbangan administratif dan keamanan telah dikaji secara matang sebelum keputusan diambil dengan melibatkan badan intelijen secara aktif.

"Keamanan nasional adalah prioritas utama pemerintah, dan perwakilan intelijen telah terlibat sepanjang proses untuk memitigasi potensi risiko," kata Juru Bicara Departemen Perumahan, Komunitas, dan Pemerintah Daerah.

Sejumlah politisi Inggris dan Amerika Serikat memperingatkan bahwa kompleks diplomatik ini dapat digunakan sebagai pusat spionase dan pengawasan kabel data sensitif.

"Kita berada dalam momen geopolitik berbahaya yang mirip dengan menyerahkan kunci kedutaan baru kepada Kremlin selama puncak Perang Dingin," kata Anggota Parlemen Inggris, David Alton.

Di sisi lain, kuasa hukum pemerintah di Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa seluruh dampak lingkungan dan sosial dari proyek kedutaan telah dianalisis secara mendalam dan meminta pengadilan menolak peninjauan yudisial tersebut.

"Asosiasi Penduduk Royal Mint Court hanya mencoba menjalankan kembali argumen yang sudah dipertimbangkan secara matang ketika menyetujui kedutaan," kata Pengacara Menteri Perumahan Inggris.

Kedutaan Besar China di London membantah keras segala tuduhan keterlibatan dalam tindakan represi transnasional maupun aktivitas mata-mata dan memilih tidak berpartisipasi langsung dalam persidangan yudisial tersebut.

"Peringatan tentang ancaman spionase tersebut adalah fitnah jahat dan penolakan itu merupakan langkah politik yang menyalahgunakan hukum," pungkas Juru Bicara Kedutaan Besar China di London.