Warga Makedonia Utara Tolak Proposal Prancis: Ini Bulgariaisasi!

Pengunjuk rasa yang datang pada hari ketiga di ibu kota Skopje melangsungkan aksi demonstrasi di depan gedung pemerintahan. Tak ketinggalan, para demonstran melemparkan kertas, botol plastik, balon air, beserta telur ke dalam halaman gedung tersebut. 

Demonstran yang hadir mengaku marah atas proposal dari Prancis untuk meredam tensi antara Makedonia Utara dan Bulgaria. Mereka menganggap tindakan yang diajukan Prancis adalah bentuk Bulgarisasi negaranya, dilaporkan RFE/RL. 

Protes kali ini diprakarsai oleh VMRO-DPMNE, partai oposisi yang menuntut agar Pemerintah Makedonia Utara menolak proposal tersebut. Hal ini karena mereka menganggap proposal itu hanya menguntungkan Bulgaria. 

"Kami tidak membutuhkan Eropa apabila kami harus berasimilasi. Jawaban untuk proposal yang diajukan Prancis adalah tidak," tutur Pemimpin VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski, dikutip DW.

Pekan lalu, Perdana Menteri Makedonia Utara, Dimitar Kovačevski, menyetujui proposal untuk menyelesaikan konflik budaya dengan Bulgaria. Hal ini dianggap sebagai langkah baik untuk membuka pintu dialog keanggotan Uni Eropa. 

"Proposal tersebut didasarkan pada basis yang kuat untuk membangun posisi yang serius, bertanggung jawab, dan ambisius terkait peluang yang dibuka bagi negara kami," kata pemimpin sayap kiri tersebut, dilansir Politico. 

Keputusan ini menimbulkan kontroversi, sebab proposal itu dianggap mengakui Bahasa Bulgaria dan tidak mengakui sebagai Bahasa Makedonia. Lantas, hal itu sesuai dengan keinginan Sofia untuk mengakui akar bahasanya yang berasal dari Bulgaria.

Di samping itu, Bulgaria juga meminta agar Makedonia Utara agar bersedia mengakui komunitas minoritas etnis Bulgaria yang bermukim di negaranya. Serta mengharuskan Makedonia Utara berhenti menekan warga Bulgaria di teritorinya. 

Pada minggu lalu, Prancis sudah merevisi versi terbaru terkait proposal perundingan Makedonia Utara dan Bulgaria. Upaya perundingan ini juga berkaitan dengan rotasi kepresidenan Uni Eropa yang dipegang oleh Prancis mulai 1 Juli.

Beberapa partai kecil mengatakan kepada perdana menteri bahwa perundingan bilateral antara Skopje dan Sofia tidak dapat diterima. Mereka menginginkan klarifikasi progres negosiasi sejarah dan pendidikan antara kedua negara dalam kasus ini. 

"Kunci bagi kami adalah untuk melihat protokol bilateral dengan Bulgaria dan apakah progres laporan mengacu pada masalah sejarah dan pendidikan. Apabila memang begitu, kami tidak dapat menerima dan bernegosiasi dengan UE terkait masalah bilateral ini," ungkap Maja Moracanin selaku anggota Partai DOM, dikutip Balkan Insight. 

Parlemen Bulgaria sudah menyetujui draf proposal tersebut, meski sebelumnya sempat menolaknya. Namun, masih belum bisa dipastikan apakah proposal yang telah direvisi itu akan disetujui oleh Bulgaria atau tidak.