Xi Jinping Janji Tak Serang Taiwan selama Trump Berkuasa

China memandang Taiwan, pulau demokrasi dengan sekitar 23 juta penduduk, sebagai wilayah yang harus dipersatukan kembali dengan daratan, bahkan dengan kekuatan militer jika diperlukan. Namun, Taiwan menolak klaim tersebut dan menegaskan dirinya sebagai entitas dengan sistem politik yang berbeda. Pandangan ini membuat status Taiwan menjadi isu paling sensitif dalam politik internasional.

Sejak berakhirnya Perang Saudara China pada 1949, pulau itu tetap dikuasai Kuomintang yang anti-komunis, sementara Partai Komunis China berkuasa di daratan. Taiwan kini memiliki pemerintahan demokratis, paspor, mata uang, serta militer sendiri, meskipun hanya sedikit negara yang mengakuinya sebagai negara berdaulat. Kondisi ini membuat Taiwan berada dalam posisi unik di panggung global.

Pada Desember 2024, Xi pernah menyampaikan pandangannya soal penyatuan kembali.

“Tidak ada yang bisa menghentikan tren sejarah penyatuan kembali Taiwan dengan China,” kata Xi, menggambarkan kedua pihak sebagai satu keluarga.

Meskipun AS menghentikan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan pada 1979, negara itu tetap menjadi pemasok utama senjata dan mitra internasional penting bagi Taipei. Washington mengadopsi kebijakan ambiguitas strategis untuk menahan China menyerang, sekaligus menahan Taiwan agar tidak mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi. Strategi ini menjadi salah satu pilar stabilitas di kawasan.

Pada Juni 2025, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, memperingatkan potensi serangan segera dari China dengan laporan bahwa Xi menetapkan batas waktu 2027 untuk menguasai Taiwan.

“Biarkan saya jelaskan: setiap upaya oleh Komunis China untuk menaklukkan Taiwan dengan kekerasan akan menghasilkan konsekuensi yang menghancurkan bagi Indo-Pasifik dan dunia. Tidak ada alasan untuk menyamarkannya. Ancaman yang ditimbulkan China adalah nyata. Dan itu bisa segera terjadi. Kami berharap tidak, tapi pasti bisa terjadi,” ucap Hegseth, dikutip dari Newsweek.

Jika serangan terjadi, AS kemungkinan akan merespons secara militer sehingga membuka peluang konflik langsung dengan China. Dampaknya bisa meluas karena melibatkan dua negara bersenjata nuklir. Berbeda dengan pendahulunya Joe Biden, yang beberapa kali mengisyaratkan AS akan membela Taiwan, Trump pada Februari 2025 memilih bungkam soal arah kebijakannya terhadap kemungkinan serangan militer China.

Dilansir dari Times of India, Kedutaan China di Washington pada Jumat (15/8/2025) menyebut Taiwan sebagai masalah paling penting dan sensitif dalam hubungan bilateral. Perwakilan China mendesak AS agar patuh pada prinsip satu China serta tiga komunike bersama guna menjaga perdamaian di Selat Taiwan.

Trump tidak merinci kapan Xi menyampaikan jaminan soal Taiwan. Namun, kedua pemimpin diketahui melakukan panggilan telepon pertama pada masa jabatan kedua Trump pada Juni 2025. Sebelumnya, Trump juga sempat menyebut Xi pernah menghubunginya pada April 2025 tanpa memberikan detail waktu.

Belakangan, Trump memicu keresahan di Taipei setelah dilaporkan meminta Presiden Taiwan, Lai Ching-te, membatalkan kunjungan transit ke AS pada Agustus 2025. Permintaan itu berbeda dengan sikap pemerintahan Biden yang mengizinkan kunjungan serupa oleh eks Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada 2023. Selain itu, pemerintahan Trump dikabarkan menekan sekutunya, termasuk Jepang, agar lebih tegas soal potensi konflik Taiwan.

Hingga kini, belum ada kepastian apakah China akan menggunakan invasi atau blokade untuk menaklukkan Taiwan. Begitu juga dengan respons AS, masih belum jelas apakah Washington akan terlibat secara langsung jika konflik pecah. Situasi ini membuat ketegangan di kawasan terus meningkat dan penuh ketidakpastian.