10 Tragedi Selama Masa Kejayaan Imperium Britania Raya, Tragis!

Bahasa Irlandia adalah salah satu bahasa tertua di dunia. Jika kita telusuri sejarahnya, bahasa ini sudah ada sejak abad kelima. Sayangnya, jumlah penutur fasih bahasa Irlandia semakin berkurang saat ini. Sensus Irlandia tahun 2022 melaporkan bahwa dari hampir 2 juta penutur bahasa Irlandia—Irlandia sendiri memiliki populasi lebih dari 5 juta—tapi hanya 10 persen saja yang mengklaim fasih berbahasa tersebut.

Kemerosotan tragis bahasa kuno ini dikaitkan dengan pendudukan Inggris di Pulau Zamrud. Meskipun kekuasaan Inggris atas Irlandia secara resmi telah dikukuhkan pada tahun 1541, penindasan sistematis terhadap bahasa Irlandia dimulai berabad-abad sebelumnya. Pada tahun 1366, Pangeran Lionel, putra Edward III, memberlakukan Undang-Undang Kilkenny, yang melarang pemukim Inggris untuk berbicara bahasa Irlandia dan memberlakukan sejumlah peraturan lain yang memperlakukan setiap aspek budaya Irlandia sebagai penyakit yang perlu dikendalikan. Empat ratus tahun kemudian, ketika Imperium Britania Raya menjadi pusat dunia, Undang-Undang Administrasi Peradilan Bahasa disahkan di Irlandia. Undang-undang ini melarang penggunaan bahasa selain bahasa Inggris di ruang sidang.

Pada awal tahun 1900-an, pendanaan untuk mengajarkan bahasa Irlandia di sekolah-sekolah sering dianggap sebagai penghinaan nasionalistik terhadap cita-cita unionis. Jadi, setelah Pemberontakan Paskah yang gagal pada tahun 1916, ketika Eoin MacNeill, kepala staf Relawan Irlandia dan seorang sarjana yang sebagian besar hidup dan kariernya didedikasikan untuk bahasa Irlandia, menghadapi serangkaian penangkapan, otoritas Inggris berupaya menyita penelitian linguistik dan sejarahnya. Sederhananya, sepanjang keberadaannya, Imperium Britania Raya selalu memandang bahasa Irlandia sebagai ancaman. Nah, hasilnya terlihat jelas hingga saat ini.

Dilansir Britannica, The Irish Potato Famine (Kelaparan Besar Irlandia) yang disebabkan oleh jamur Phytophthora infestans—merusak tanaman kentang yang menjadi sumber utama makanan di wilayah tersebut—berlangsung dari tahun 1845 hingga 1852. Sekitar 1 juta orang meninggal akibat penyakit dan kelaparan yang diakibatkannya. Sementara itu, jutaan lainnya mengungsi. Meskipun Imperium Britania Raya tidak secara langsung bertanggung jawab atas wabah di negeri itu, tapi kebijakannya tidak banyak. Bahkan tidak ada bantuan sama sekali untuk meringankan penderitaan rakyat Irlandia.

Sebab, ketika wabah mengerikan melanda Irlandia, sejumlah besar makanan dan biji-bijian masih dikirim ke Inggris. Nah, hal ini semakin memperburuk krisis dan struktur masyarakat Irlandia pada saat itu. Siapa lagi kalau bukan karena campur tangan Inggris. Elite pemilik tanah di Irlandia sebagian besar adalah tuan tanah Anglo-Irlandia yang mengelola tanah mereka dari jauh dan jarang memperhatikan perkebunan mereka. Hal ini mempersulit birokrasi karena banyak orang kelaparan. Jadi, siapa yang bertanggung jawab untuk membantu rakyat Irlandia—tuan tanah yang lalai atau Parlemen Inggris?

Di pucuk pimpinan birokrasi kecil Inggris ini hadir Sir Charles Trevelyan, pejabat yang bertanggung jawab atas upaya bantuan pemerintah di Irlandia selama kelaparan. Keyakinan Trevelyan, yang percaya bahwa kelaparan itu adalah hukuman dari Tuhan untuk rakyat Irlandia dan meyakini kekuatan usaha bebas, ia pun tidak banyak membantu menghentikan kelaparan massal. Pengangkatannya tidak lebih dari sebuah belati bagi harapan Irlandia.

Sebagaimana yang dikutip Australian War Memorial, kejamnya pembunuhan massal terhadap penduduk asli Aborigin Australia merupakan salah satu dari sekian banyak sejarah kelam yang terbentang di sepanjang sejarah Imperium Britania Raya. Kekalahan Inggris selama Revolusi Amerika memperburuk masalah serius di tanah Raja George III. Penjara-penjara di negara itu sangat penuh sesak, dan kekaisaran tidak lagi memiliki akses ke ruang tambahan yang ditawarkan oleh bekas koloninya.

Nah, karena penuhnya penjara, Kekaisaran Inggris pun mencari lokasi lain yang bisa menampung sebagian besar populasi tahanan Inggris. Di sinilah ekspansionisme Imperium Britania Raya ke Australia. Mereka pun mengorbankan penduduk asli Aborigin di benua itu. Pemukiman kolonial pertama kali dimulai pada Januari 1788. Kapten Arthur Phillip memimpin armada sederhana yang mengangkut kelompok tahanan Inggris yang pertama.

Pembantaian besar-besaran terhadap penduduk asli dimulai beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1794, pasukan Inggris mulai melakukan pembunuhan massal sebelum akhirnya mengandalkan kekuatan gabungan dan lokal dari para pemukim kolonial dan polisi regional, yang sering beroperasi dengan dukungan pemerintah. Serangan terhadap penduduk Aborigin terus berlanjut hingga tahun 1920-an. Pembantaian Myall Creek, yang menewaskan setidaknya 28 orang dari suku Wirrayaraay pada Juni 1838, sangat terkenal, karena merupakan satu-satunya kasus di mana pemukim Inggris diadili dan dinyatakan bersalah karena membunuh penduduk Aborigin, tulis National Museum Australia.

Nah, dari tahun 1794 hingga 1928, diperkirakan lebih dari 400 pembantaian terjadi di Perbatasan Kolonial Australia. Selama periode ini, terjadi serangan yang terencana dan disponsori pemerintah. Korban jiwa di kalangan penduduk Aborigin mencapai lebih dari 10.000 orang.

Imperium Britania Raya bisa dibilang menerapkan kamp konsentrasi modern pertama selama Perang Boer Kedua di Afrika Selatan. Konflik yang berlangsung dari tahun 1899 hingga 1902 ini, melibatkan pasukan Inggris yang mengambil tindakan terhadap gerakan gerilya Boer (keturunan kolonis Belanda). Pada tahun 1900, pasukan Inggris memindahkan lebih dari 200.000 warga sipil, yang sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak, ke dalam kamp-kamp.

Kondisi kamp-kamp tersebut sangat mengerikan, karena adanya kelaparan parah dan penyebaran penyakit. Hal ini digambarkan oleh aktivis anti-perang Inggris, Emily Hobhouse, yang bilang, "Ada hampir 2.000 orang di kamp ini, lebih dari 900 anak-anak. Bayangkan panas di luar tenda dan sesak napas di dalamnya! Kami duduk di atas selimut mereka. Matahari menyinari melalui kanvas dan lalat berkerumun tebal. Tidak ada kursi, tidak ada meja, atau ruang untuk itu," seperti yang dilansir The Guardian.

Pada akhir perang, setidaknya 28.000 orang Boer tewas di kamp-kamp tersebut. Parahnya lagi, sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Meskipun catatan lengkap mengenai kematian tahanan kulit hitam yang ditahan di kamp-kamp terpisah tidak disimpan, diperkirakan lebih dari 20.000 orang kulit hitam tewas.

Dikutip Britannica, perang Candu pada tahun 1800-an membantu menggambarkan seberapa jauh Barat, terutama Britania Raya, dalam mempertahankan perdagangan yang sangat berharga. Selama abad ke-19, Imperium Britania Raya terlibat dalam perdagangan yang menguntungkan dengan China. Barang-barang berharga China, seperti porselen, sutra, dan teh mengalir ke Inggris.

Namun, Barat menghadapi dua masalah mencolok terkait mitra dagangnya dengan Timur. Pertama, kapal-kapal Inggris hanya dibatasi di Canton (Guangzhou modern). Pedagang China juga tidak minat dengan barang-barang Inggris dan hanya meminta perak sebagai imbalan. Bagi Imperium Britania Raya, hal ini sangat bermasalah, karena mereka harus menggunakan cadangan perak mereka.

Akibatnya, Imperium Britania Raya menyelundupkan opium India secara ilegal ke China dan menjualnya untuk mendapatkan perak. Opium sendiri dilarang di China sejak tahun 1796. Beberapa dekade kemudian, kecanduan opium di China mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Yap, sampai pada titik di mana penyelundup Britania Raya membawa lebih dari 1.000 ton opium tersebut ke China setiap tahunnya.

China pun berperang dengan Britania Raya dalam dua perang. Nah, konflik kedua diikuti oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis setelah berupaya menekan dan menerapkan perlindungan terhadap impor opium ilegal. Konflik-konflik tersebut menyebabkan China kehilangan wilayahnya yang luas, kedudukan global, dan kendali atas pasarnya sendiri.

Sumber

https://www.britannica.com/topic/opium-trade

Pada April 1919, Imperium Britania Raya melakukan tindakan keji yang secara fundamental mengubah kekuasaannya atas India. Alhasil, India selangkah menuju kemerdekaannya. Pembantaian Jallianwala Bagh, atau pembantaian Amritsar, terjadi ketika sekelompok nasionalis India berkumpul di kota suci Amritsar di taman Jallianwala Bagh untuk memprotes pemerintahan Britania Raya, khususnya, wajib militer paksa yang dilakukan Imperium Britania Raya terhadap pasukan India dan pajak berat yang secara konsisten dikenakan kepada rakyat India. Penting untuk dicatat bahwa selama waktu ini, juga terjadi protes massal terhadap Undang-Undang Rowlatt, undang-undang yang memberi otoritas Britania hak untuk melakukan persidangan tanpa hakim dan memenjarakan tersangka tanpa terlebih dahulu membela kasus mereka di pengadilan.

Sebelum pembantaian tersebut, di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah Punjab, Brigadir Jenderal Inggris Reginald Dyer mengambil alih komando Amritsar. Nah, dengan berlakunya hukum darurat militer, kebebasan berkumpul dilarang. Namun, pada 13 April 1919, ribuan orang melakukan perjalanan ke kota untuk festival Baisakhi, perayaan panen tradisional Sikh, dan kebetulan bergabung dengan para demonstran di Jallianwala Bagh. Hal ini menyebabkan Dyer memimpin pasukannya ke taman dan mengepungnya, di mana mereka menembaki kerumunan hingga lebih dari 1.600 butir amunisi habis ditembakkan. Setelah itu, sumber resmi Inggris mencatat bahwa jumlah korban tewas sebanyak 379 orang. Namun, jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi, dengan ratusan orang lainnya terluka akibat pembantaian tersebut.

Pada tahun 1943, ketika mimpi buruk Perang Dunia II melanda dunia, salah satu kelaparan terbesar dalam sejarah dunia terjadi di India bagian timur, yang merenggut nyawa lebih dari 3 juta orang. Tidak seperti Kelaparan Besar di Irlandia, penyebab langsung Kelaparan Bengal tahun 1943 dianggap lebih bersifat ekonomi dan politik. Sebab, tekanan perang yang membuat Imperium Britania Raya mengalihkan sejumlah besar makanan, seperti beras, barang yang tiba-tiba menjadi sangat berharga setelah invasi Jepang ke Burma ke berbagai medan perang.

Inflasi, kepanikan yang meluas, transfer rutin ekspor berharga, dan ketidakpedulian Imperium Britania Raya terhadap peringatan berulang bahwa situasi di Bengal dapat membuat wilayah tersebut rentan terhadap kelaparan, berkontribusi dalam semua tragedi ini. Menurut Leo Amery, sekretaris negara untuk India pada saat itu, tanggapan awal Winston Churchill terhadap krisis tersebut adalah sikap acuh tak acuh. Adapun, perdana menteri menekankan untuk menyalahkan orang India karena dianggap berkembang biak seperti kelinci. Meskipun upaya bantuan mulai dibentuk pada akhir tahun 1943, tragedi besar ini sudah merenggut nyawa banyak orang.

Dalam beberapa tahun terakhir, tragedi kelaparan, yang secara tradisional hanya dianggap sebagai catatan kaki dalam sejarah Perang Dunia II, akhirnya mendapat perhatian ilmiah yang lebih besar dan pengakuan yang layak. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh BBC, Niratan Bedwa, seorang penyintas kelaparan, menggambarkan trauma yang harus dialami banyak keluarga. "Para ibu tidak memiliki ASI. Tubuh mereka hanya tinggal tulang, tanpa daging," jelasnya. "Banyak anak meninggal saat lahir, begitu pula ibu mereka. Bahkan mereka yang lahir sehat pun meninggal muda karena kelaparan. Banyak perempuan bunuh diri pada waktu itu."

Pada tahun 1920, sebuah revolusi meletus di Irak. Lebih dari 100.000 Syiah dan Sunni bersatu untuk memberontak melawan militer Inggris, yang telah menduduki Irak sejak akhir Perang Dunia I. Meskipun begitu, Imperium Britania Raya menganggap diri mereka sebagai pembebas yang membebaskan bangsa Arab dari kuk Kekaisaran Ottoman. Namun, rakyat Irak justru tidak puas dengan kekuatan imperialis lain yang mengendalikan dan mendikte setiap aspek tatanan masyarakat mereka.

Kelompok-kelompok pemberontak, yang juga termasuk pejuang Kurdi, memilih target mereka dengan bijak, yakni jalur kereta api dan pos-pos militer imperialis yang terpencil. Pemberontakan tersebut juga menunjukkan tingkat persatuan kelas yang menarik di samping keragaman agama mereka, karena para revolusioner Irak berasal dari semua lapisan masyarakat. Dari suku pedesaan hingga penduduk kota, Britania Raya berhasil membuat sebagian besar penduduk Irak sangat marah.

Imperium Britania Raya memanfaatkan pemberontakan tersebut sebagai kesempatan untuk memamerkan kekuatan Angkatan Udara Kerajaan secara brutal. Dikutip The Guardian, pada tahun 1920 saja, Royal Air Force (RAF) atau angkatan udara Inggris melakukan lebih dari 4.000 jam waktu penerbangan di Irak dan menjatuhkan sejumlah besar bom (hampir 100 ton), dengan korban jiwa di pihak Irak mencapai hampir 9.000 orang. Selama beberapa tahun berikutnya, kendali atas wilayah tersebut sangat bergantung pada gelombang serangan udara yang terjadi terus menerus. Adapun, para komandan RAF lebih fokus menargetkan desa-desa.

Sederhananya, penanganan Imperium Britania Raya terhadap Pembagian India tahun 1947 dianggap sebagai salah satu kesalahan geopolitik terbesar dan paling mengerikan dalam sejarah modern. Pasca Perang Dunia II, Britania Raya sangat bersemangat untuk memulai jalan dekolonisasi. Di samping itu, Inggris menangani perpecahan Hindu-Muslim selama kebangkitan kemerdekaan India dan Pakistan dengan sikap acuh tak acuh. Pembagian yang dipimpin Britania Raya —dipimpin oleh seorang pengacara Inggris yang tidak pernah menginjakkan kaki di India—menetapkan batas-batas teritorial sewenang-wenang yang tiba-tiba memisahkan keluarga dan memecah belah komunitas Muslim dan Hindu yang tidak homogen.

Dalam sebuah wawancara tahun 2017 dengan The Washington Post, Sarjit Singh Chowdhary, seorang tentara Sikh dari tentara Britania Raya yang bertempur di Irak dan kemudian membantu Muslim yang melarikan diri ke Pakistan, menggambarkan tragedi yang melanda anak benua setelah pembagian tersebut. "Ketika saya pergi, India adalah negara yang damai," jelas Chowdhary. "Ketika saya kembali, terjadi pertumpahan darah."

Hanya dalam beberapa bulan setelah pemisahan, wilayah tersebut dilanda malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah dalam semalam, hampir 20 juta orang menjadi migran karena melarikan diri ke kedua sisi perbatasan baru. Mereka manaiki "kereta darah"—kereta yang dipenuhi penumpang yang terbunuh dan menjadi pemandangan umum saat itu.

Pada akhirnya, kisah penarikan tergesa-gesa Inggris dari India adalah kisah yang berakhir dengan pembakaran, penjarahan, pembantaian, dan kasus pemerkosaan yang tak terhitung jumlahnya. Catatan menunjukkan bahwa setidaknya 2 juta orang tewas dalam kekacauan yang terjadi setelah pemisahan tersebut.

Dari tahun 1952 hingga 1960, Kenya dilanda konflik sengit yang dikenal sebagai pemberontakan Mau-Mau. Pasukan Mau-Mau, yang sebagian besar terdiri dari suku Kikuyu, berjuang melawan pemerintahan Britania Raya di Kenya. Hal ini pun menyebabkan serangkaian pembalasan imperialis yang mengerikan.

Komisi Hak Asasi Manusia Kenya menyatakan bahwa 90.000 warga Kenya tewas atau disiksa selama konflik tersebut. Adapun, 160.000 lainnya dipenjara dalam kondisi yang mengenaskan. Karya Caroline Elkins, penulis Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain's Gulag in Kenya and Legacy of Violence: A History of the British Empire, memberikan wawasan lebih lanjut tentang tindakan Britania Raya di Kenya. Ia menyoroti bagaimana Imperium Britania Raya mengandalkan kamp-kamp untuk memadamkan perlawanan Afrika. Dalam buku tersebut, Elkins menulis bahwa hanya dengan menahan hampir seluruh populasi Kikuyu yang berjumlah 1,5 juta orang dan secara fisik serta psikologis menghancurkan kaum laki-laki, perempuan, dan anak-anaknya, otoritas kolonial Britania bisa pulih kembali dan misi mereka bisa dilanjutkan.

Meskipun pasukan loyalis Inggris muncul sebagai pemenang dalam perang tersebut, kebrutalan konflik tersebut membuka jalan bagi kemerdekaan Kenya pada tahun 1963. Tuduhan penyiksaan skala besar, relokasi paksa, pemenjaraan tanpa pengadilan, dan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia mencolok lainnya yang dilakukan oleh otoritas Britania Raya terus membayangi pemerintah Inggris hingga saat ini. Bahkan, setengah abad setelah berakhirnya pemberontakan Mau Mau, konflik di Kenya mengungkapkan seberapa jauh Imperium Britania Raya menutup-nutupi tindakan keji mereka.

Saat keruntuhan Imperium Britania Raya semakin dekat, para pejabat London berupaya memastikan agar rahasia-rahasia kotor mereka tetap terkunci rapat selamanya. Nah, antara tahun 1950-an sampai 1970-an, ketika kedudukan global Imperium Britania Raya dan kendali atas koloni-koloni yang tersisa mulai melemah, Imperium Britania Raya yang dulunya perkasa itu mengumpulkan sejumlah besar dokumen sensitif yang menyoroti serangkaian kekejaman yang dilakukan mereka terhadap warga kolonial di seluruh dunia.

Skema ini kemudian terungkap sebagai kebijakan resmi pemerintah yang disebut Operation Legacy, sebuah program yang bertekad untuk menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen tertentu yang dapat memberikan bukti tak terbantahkan terhadap Imperium Britania Raya dan memperkuat suara koloni-koloni yang pernah dikuasainya. Nah, untuk membuang dokumen-dokumen tersebut, mereka membakar atau mengirimnya secara diam-diam ke Inggris, dan dokumen-dokumen tersebut akan dibuang ke laut.

Kasus Operation Legacy mulai terungkap setelah empat warga Kenya lanjut usia—mengklaim mengalami penyiksaan brutal di tangan pasukan Imperium Britania Raya selama pemberontakan Mau Mau. Mereka pun secara hukum diberikan hak untuk menuntut kompensasi dari pemerintah Inggris pada tahun 2011. Dua tahun kemudian, pemerintah Inggris setuju untuk membayar hampir 20 juta poundsterling atau setara dengan Rp473 miliar kepada lebih dari 5.000 korban penyiksaan di Kenya, tulis BBC. Gugatan tambahan yang menuduh pencurian tanah kolonial pun menyusul, membuktikan bahwa pengaruh Imperium Britania Raya yang dulunya kejam dan tak berujung itu masih terasa hingga saat ini.

Dikenal sebagai kerajaan tempat matahari tak pernah tenggelam, karena menguasai hampir seluruh dunia, penjajahan Imperium Britania Raya didorong oleh persaingan kolonial, kebutuhan bahan baku untuk Revolusi Industri, dan perluasan pasar perdagangan. Britania Raya sendiri pernah menguasai Indonesia pada 1811–1816 setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Napoleon, dengan Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal yang terkenal. Saat ini, warisan imperium ini berlanjut dalam bentuk persemakmuran (Commonwealth of Nations).