Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar, menilai pernyataan Kementerian Hukum (Kemenkum) justru mempertegas pergantian ketua umum FFI hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Pernyataan tersebut disampaikan Michael sebagai tanggapan atas pemberitaan mengenai pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kemenkum. Dia menilai jawaban kementerian menunjukkan bahwa kepengurusan FFI hasil KLB 2024 masih diakui secara administratif.
Dalam keterangannya, Michael menyebut Kemenkum telah menerima surat dari pimpinan PSSI yang mengajukan pergantian Ketum FFI. Namun, kementerian menegaskan proses pergantian tersebut hanya dapat dilakukan melalui KLB.
"Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja," kata Michael.