Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

4 Poin Krusial FFI Soal Pelaporan Ketum dan Sekjen PSSI ke Komite Etik

3 min read
4 Poin Krusial FFI Soal Pelaporan Ketum dan Sekjen PSSI ke Komite Etik
Kongres Biasa FFI yang digelar pada Mei 2026 lalu. (Dok. FFI)
  • FFI melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekjen Yunus Nusi ke Komite Etik atas dugaan pelanggaran statuta terkait pencabutan mandat kepengurusan FFI dan penunjukan Plt.

  • FFI menilai keputusan tersebut terbit tanpa rujukan kewenangan, hak jawab, klarifikasi, maupun mekanisme sengketa internal; pemberhentian ketua asosiasi disebut semestinya melalui kongres FFI.

  • FFI meminta investigasi konflik kepentingan dalam rapat Exco, dugaan intervensi terhadap independensi FFI, serta verifikasi 48 surat KLB; laporan juga ditembuskan kepada FIFA dan AFC.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi melaporkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik. Hal itu terkait dugaan pelanggaran statuta federasi.

Dalam laporan tersebut, FFI mempersoalkan dugaan pelanggaran Statuta PSSI oleh pimpinan PSSI. Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar menyebut penerbitan surat keputusan mengenai penunjukan pelaksana tugas (Plt) di FFI dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar yang sah.

Setidaknya, ada empat poin krusial kenapa tuntutan ini dilancarkan. Apa sajakah poinnya itu?

  1. 1. Ketiadaan rujukan kewenangan dalam Statuta PSSI

    Suasana Kongres Biasa FFI yang diselenggarakan pada Mei 2026 berdasarkan dokumentasi organisasi tersebut.
    Kongres Biasa FFI yang digelar pada Mei 2026 lalu. (Dok. FFI)

    SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 yang sedang berjalan tanpa merujuk pada satu pun pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan tersebut.

    Padahal, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI secara tegas menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota semata-mata pada mekanisme Kongres Asosiasi Anggota, dalam hal ini FFI/AFI.

  2. 2. Pengabaian hak jawab dan mekanisme sengketa internal

    Dokumentasi suasana Kongres Biasa FFI yang digelar pada Mei 2026, mempertemukan para peserta dalam agenda organisasi.
    Kongres Biasa FFI yang digelar pada Mei 2026 lalu. (Dok. FFI)

    Keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan secara sepihak tanpa pernah didahului pemanggilan, permintaan klarifikasi, kesempatan membela diri (Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI), ataupun syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial (Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI).

    Sekjen PSSI Yunus Nusi juga mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam tenggat 30 hari kerja melalui tim ad hoc sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.

  3. 3. Dugaan konflik kepentingan dalam rapat Exco

    Sepuluh klub PFL mendesak FFI menggelar KLB untuk membenahi tata kelola futsal Indonesia secara menyeluruh.
    10 klub PFL desak FFI gelar KLB, minta benahi tata kelola futsal. (IDN Times/Sandy Firdaus)

    FFI meminta investigasi atas informasi adanya oknum anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, yang merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi, diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).

    Oknum itu mendorong AFP untuk mengajukan surat permohonan KLB FFI, lalu turut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan konflik kepentingan (Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI).

  4. 4. Intervensi terhadap independensi asosiasi anggota

    Sejumlah pejabat duduk di meja konferensi pers setelah Kongres Biasa FFI 2026 dengan latar belakang spanduk biru bertuliskan Futsal Kongres Biasa 2026.
    Jumpa pers pasca Kongres Biasa FFI. (IDN Times/Sandy Firdaus)

    Penunjukan Plt oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI mengambil alih mekanisme internal organisasi dan berpotensi mencederai prinsip netralitas serta kebebasan anggota FFI dari campur tangan pihak ketiga sebagaimana dijamin Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.

    ​“Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama," tegas Michael.

    ​Mengingat Komite Etik merupakan Badan Yudisial yang independen dan keputusannya tidak dapat diintervensi oleh organ PSSI lainnya (Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI), FFI memohon pembentukan tim investigasi khusus (Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI) untuk memeriksa dokumen Rapat Exco 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta memeriksa para pihak terkait secara objektif dan transparan. Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola olahraga internasional, laporan ini turut ditembuskan secara resmi kepada FIFA dan AFC.

Related Articles

See More