Pernyataan Kemenkum Tegaskan Pergantian Ketum FFI Harus Lewat KLB

Ketua Umum FFI Michael Sianipar menyatakan Kemenkum menegaskan pergantian ketua umum hanya bisa diproses melalui Kongres Luar Biasa, sehingga kepengurusan hasil KLB 2024 tetap diakui administratif.
Michael menilai pergantian tidak dapat dilakukan sepihak lewat surat keputusan karena mekanismenya diatur dalam AD/ART FFI yang terdaftar di Kemenkum.
FFI mempertanyakan dasar pemblokiran akses SABH, mengajukan keberatan dan melaporkan dugaan pelanggaran Statuta PSSI ke Komite Etik, dengan opsi membawa perkara ke BAKI atau CAS.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar, menilai pernyataan Kementerian Hukum (Kemenkum) justru mempertegas pergantian ketua umum FFI hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Pernyataan tersebut disampaikan Michael sebagai tanggapan atas pemberitaan mengenai pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kemenkum. Dia menilai jawaban kementerian menunjukkan bahwa kepengurusan FFI hasil KLB 2024 masih diakui secara administratif.
Dalam keterangannya, Michael menyebut Kemenkum telah menerima surat dari pimpinan PSSI yang mengajukan pergantian Ketum FFI. Namun, kementerian menegaskan proses pergantian tersebut hanya dapat dilakukan melalui KLB.
"Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja," kata Michael.
1. Pergantian Ketum FFI harus sesuai AD/ART

Kongres Biasa FFI yang digelar pada Mei 2026 lalu. (Dok. FFI) Michael mempertanyakan alasan pergantian ketua umum tidak langsung diumumkan apabila proses tersebut memang dapat dilakukan hanya dengan mengajukan surat kepada Kemenkum.
Menurutnya, penegasan mengenai kewajiban menggelar KLB menunjukkan adanya aturan organisasi yang harus dipatuhi seluruh pihak, termasuk pimpinan PSSI.
"Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum," ujar Michael.
Dia menegaskan, mekanisme pergantian ketua umum telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI. Karena itu, menurutnya, perubahan kepengurusan tidak dapat dilakukan secara sepihak melalui surat keputusan.
2. Michael soroti dasar pemblokiran SABH

Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar dalam pelepasan Timnas Futsal Indonesia. (Dok. FFI) Michael juga menyinggung Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 28 Tahun 2016, khususnya Pasal 8. Menurutnya, terdapat dua dasar yang memungkinkan pemblokiran akses perkumpulan, yakni adanya bukti pendaftaran gugatan dan sengketa, atau permintaan pemblokiran dari instansi pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
Dia menilai alasan pemblokiran akses SABH perlu diklarifikasi kepada pihak Kemenkum. Sebab, menurutnya, setiap tindakan tersebut harus memiliki dasar sesuai ketentuan yang berlaku.
"Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif, yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa," kata Michael.
Dia menambahkan, pihaknya telah mengajukan surat keberatan dan laporan kepada Komite Etik PSSI terkait persoalan tersebut. Michael juga menyebut FFI terbuka untuk membawa perkara ini ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) hingga Court of Arbitration for Sport (CAS) di bawah FIFA jika diperlukan.
3. FFI laporkan pimpinan PSSI ke Komite Etik

Logo Federasi Futsal Indonesia. (Dok. FFI). Sebagai tindak lanjut, FFI telah mengirimkan laporan kepada Komite Etik PSSI yang merupakan salah satu badan yudisial dalam struktur organisasi PSSI.
Dalam laporan tersebut, FFI mempersoalkan dugaan pelanggaran Statuta PSSI oleh pimpinan PSSI. Michael menyebut penerbitan surat keputusan mengenai penunjukan pelaksana tugas (Plt) di FFI dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar yang sah.
"Kemenkum hanya akan memproses pergantian Ketua Umum jika ada KLB melalui prosedur yang sah sesuai AD/ART FFI yang diakui Kemenkum. Selain Surat Keberatan, paralel kami juga menunggu tindaklanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal Pimpinan PSSI ini," ujar Michael.






















