Data Center Butuh Banyak Air, Bagaimana Nasib Air Bersih Warga?

Krisis air bersih di sekitar Nongsa Digital Park, Batam, menjadi gambaran nyata persoalan pengelolaan sumber daya air di tengah pertumbuhan industri digital. Menurut laporan detikSumut, ratusan warga Kavling Sambau menggelar aksi protes pada awal Oktober 2026 karena pasokan air ke permukiman mereka terganggu selama berbulan-bulan. Warga juga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan pembangunan data center di kawasan Nongsa.

Dalam laporan tersebut, warga menyampaikan keluhan mengenai sulitnya memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika pasokan perpipaan terganggu, rumah tangga harus mencari sumber air alternatif yang berpotensi menambah pengeluaran. Situasi ini menunjukkan bahwa gangguan distribusi air bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan juga dapat memengaruhi biaya hidup masyarakat.

Namun, dugaan bahwa pembangunan data center menjadi penyebab langsung krisis air perlu diperiksa secara hati-hati. BP Batam menjelaskan bahwa tinggi muka air Waduk Nongsa berada di kisaran 5,5 meter, turun sekitar 4,5 meter dari kondisi normal 10 meter. BP Batam mengaitkan penurunan tersebut dengan minimnya curah hujan yang mengurangi debit air baku.

Kondisi waduk tersebut turut memengaruhi distribusi air ke permukiman. Karena itu, hubungan antara krisis air warga dan operasional data center perlu dinilai berdasarkan data penggunaan air aktual, sumber pasokan industri, kondisi waduk, dan distribusi air ke rumah tangga. Tanpa bukti yang memadai, tidak tepat menyimpulkan bahwa data center merupakan satu-satunya penyebab gangguan pasokan air di Nongsa.

Perkembangan terbaru datang dari BP Batam yang mewajibkan pengembang data center membangun dan mengoperasikan instalasi pengolahan air mandiri menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Mengutip ANTARA, teknologi SWRO mengolah air laut melalui proses desalinasi agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional tertentu. BP Batam menjelaskan bahwa pemenuhan air bagi data center di Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park dan kawasan industri Kabil diarahkan melalui sistem pengelolaan air mandiri. Menurut BP Batam, pasokan dari Waduk Duriangkang untuk kebutuhan data center selama tahap konstruksi dan persiapan hanya bersifat sementara dan sangat terbatas. Ketika fasilitas beroperasi penuh, pengembang diwajibkan menyediakan air melalui instalasi SWRO secara mandiri.

Kebijakan ini penting karena dapat membantu memisahkan kebutuhan air industri dari pasokan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Namun, pengumuman kewajiban tersebut belum berarti seluruh pengembang sudah memiliki instalasi SWRO yang beroperasi. BP Batam mencatat bahwa sebagian besar investasi data center di Batam masih berada dalam tahap perencanaan atau konstruksi awal, sehingga penerapan kebijakan perlu dipantau seiring perkembangan proyek.

Selain pengembangan SWRO, BP Batam memperkuat pasokan air untuk warga melalui sejumlah langkah teknis. Berdasarkan keterangan BP Batam, langkah tersebut mencakup pengaliran air dari Embung Kebun Raya Nongsa menuju Waduk Nongsa, pemasangan pipa interkoneksi dengan jaringan distribusi Waduk Duriangkang, dan pemasangan mini booster pump untuk meningkatkan tekanan air di wilayah yang sulit dijangkau. Pengiriman air menggunakan mobil tangki juga ditingkatkan selama penanganan berlangsung.

BP Batam turut membuka peluang kerja sama untuk mengembangkan sumber pasokan alternatif, termasuk melalui teknologi SWRO dan penjajakan pasokan air dari Kabupaten Lingga serta Kabupaten Bintan. Untuk jangka panjang, pembangunan waduk baru juga masuk dalam rencana, dengan perkiraan waktu pembangunan hingga dapat dimanfaatkan sekitar lima sampai tujuh tahun. Meski demikian, efektivitas langkah tersebut perlu dinilai berdasarkan pemulihan pasokan di rumah warga, bukan hanya jumlah proyek infrastruktur yang diumumkan.

Persoalan kebutuhan air data center juga menjadi perhatian di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Proyek AI data center milik BDx di kawasan tersebut dihentikan sementara setelah pemerintah daerah menemukan bahwa sejumlah persyaratan pembangunan belum terpenuhi. Mengutip ANTARA, penghentian dilakukan karena dokumen AMDAL dan PBG belum terbit.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pembangunan tidak dilanjutkan sebelum persyaratan yang diperlukan dipenuhi. Situs resmi PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga meminta kajian proyek dibuka kepada masyarakat, khususnya mengenai potensi kebisingan dan penggunaan air dari Waduk Jatiluhur. Pemerintah menekankan bahwa kebutuhan industri tidak boleh mengganggu pemanfaatan air waduk untuk petani.

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan besarnya kebutuhan sumber daya untuk fasilitas komputasi berskala besar. Proyek BDx direncanakan memiliki kapasitas daya hingga 640 megawatt (MW), meskipun kapasitas rencana itu bukan berarti seluruh kebutuhan operasional langsung digunakan sejak awal. Seiring bertambahnya kapasitas, kebutuhan air dan listrik perlu dihitung berdasarkan tahapan pengembangan serta teknologi yang digunakan.

Sebelum proyek melanjutkan pembangunan, kajian lingkungan perlu menjelaskan sumber air yang akan digunakan, jumlah pengambilan yang diizinkan, kebutuhan pada musim kemarau, dan dampaknya terhadap pengguna lain. Penilaian juga perlu memperhitungkan kebutuhan rumah tangga dan pertanian yang bergantung pada sumber air di kawasan tersebut. Artinya, keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada potensi investasi, tetapi juga pada daya dukung lingkungan.

Data center menyimpan dan memproses informasi untuk berbagai layanan digital, mulai dari komputasi awan hingga aplikasi AI. Aktivitas server menghasilkan panas sehingga fasilitas memerlukan sistem pendinginan untuk menjaga suhu operasional. Pada sistem tertentu, air digunakan dalam proses pendinginan, termasuk melalui menara pendingin yang melepaskan panas dengan menguapkan sebagian air.

Besarnya penggunaan air berbeda-beda, bergantung pada desain fasilitas, beban komputasi, kondisi iklim, dan teknologi pendinginan yang dipilih. Tidak semua data center menggunakan air dalam jumlah yang sama karena ada fasilitas yang mengandalkan pendinginan udara atau sistem sirkulasi tertutup. Penggunaan air daur ulang juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap air tawar apabila kualitasnya memenuhi kebutuhan teknis.

Selain penggunaan langsung di fasilitas, data center memiliki jejak air tidak langsung dari produksi listrik yang digunakan untuk menjalankan server. Sejumlah jenis pembangkit listrik membutuhkan air untuk proses operasionalnya. Karena itu, penilaian dampak lingkungan sebaiknya mempertimbangkan penggunaan air secara langsung sekaligus kebutuhan energi dan sumber listrik yang memasok fasilitas.

Masalahnya, efisiensi teknologi saja belum cukup untuk menentukan apakah sebuah data center aman bagi lingkungan. Lokasi pembangunan dan kondisi sumber air setempat juga sangat menentukan. Penggunaan air dalam jumlah tertentu mungkin dapat dipenuhi di daerah yang memiliki pasokan memadai, tetapi berpotensi menambah tekanan di wilayah yang mengalami kekeringan atau memiliki persaingan kebutuhan antara rumah tangga, pertanian, dan industri.

Pembangunan data center berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi digital, menarik investasi, dan memperkuat infrastruktur teknologi Indonesia. Namun, manfaat tersebut perlu dipertimbangkan bersama dampak penggunaan sumber daya alam dan kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Besarnya nilai investasi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa pengelolaan air telah berlangsung secara adil dan berkelanjutan.

Perkembangan di Batam memperlihatkan pentingnya kebijakan yang mewajibkan industri menyediakan sumber air mandiri sekaligus memperbaiki distribusi air untuk masyarakat. Sementara itu, penghentian sementara proyek BDx di Jatiluhur menunjukkan bahwa kelengkapan perizinan dan kajian lingkungan merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur digital. Kedua kasus ini menegaskan bahwa pertumbuhan industri perlu disertai pengawasan yang memadai sejak tahap perencanaan hingga operasional.

Karena itu, setiap rencana pembangunan data center perlu didahului kajian lingkungan yang menyeluruh dan transparan. Informasi mengenai kebutuhan air dan listrik, sumber pasokan, potensi dampak terhadap masyarakat, dan hasil kajian AMDAL harus dibuka kepada publik sebelum pembangunan dimulai. Masyarakat berhak mengetahui risiko yang mungkin mereka hadapi dan bagaimana pengembang akan mengantisipasinya.

Jangan sampai peletakan batu pertama atau groundbreaking justru dilakukan sebelum persyaratan lingkungan dan perizinan diselesaikan. AMDAL bukan sekadar dokumen pelengkap yang bisa menyusul setelah proyek berjalan, melainkan instrumen penting untuk menilai kelayakan lingkungan dan mencegah dampak yang merugikan masyarakat. Sebab, pembangunan infrastruktur digital seharusnya membawa kemajuan, bukan membuat warga harus berjuang mendapatkan air bersih.