Harga Internet Ancur-ancuran, APJII Ungkap Alasannya
- Tidak ada aturan yang mengikat terkait tarif internet oleh ISP
- Harga "ancur-ancuran" mempengaruhi kualitas internet yang ditawarkan
- APJII akan berdiskusi dengan pemerintah untuk roadmap pemerataan internet
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang mengikat terkait tarif internet yang ditawarkan oleh para pemain ISP (internet service provider).
"Kalau ada yang mau jual Rp1, merasa untung, boleh-boleh saja. Gak ada yang melarang masalahnya," kata Arif dalam acara "Indonesia Digital Forum" dengan tema "Kolaborasi dan Sinergi Membangun Ekosistem Digital Indonesia", di Jakarta, pada Kamis (15/05/2025).
Menghambat investasi
Arif mengatakan, harga yang dijual "ancur-ancuran" ini juga mempengaruhi kualitas daripada internet yang ditawarkan.
"Bagaimana mau kita punya kualitas, ketika para teman-teman pemain ini, harganya udah ancur-ancuran. Jualnya tuh udah mepet-mepet banget. Malah kadang-kadang, ya sudah dibanding gak untung, kita terus jualan aja," lanjutnya.
Adapun jika para ISP ini tidak mencetak laba, maka mereka akan terhambat dalam investasi untuk mengembangkan layanan-layanan di masa depan.
Kesepakatan roadmap
Tidak ada regulasi soal harga ini, menurut Arif, merupakan hal yang salah. Padahal seharusnya sebuah industri tertata. Dia mengharapkan adanya diskusi bersama para multistakeholder.
"Makanya ini inisiasi yang bagus. Semoga nanti diskusi-diskusi di sesi selanjutnya, dapat mengarah ke sebuah hal yang menjadi out of the box," ujar Arif.
APJII akan menyampaikan kepada semua sektor pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk berdiskusi terkait roadmap untuk bisa disepakati bersama.
Indonesia yang terkoneksi
Roadmap yang ingin mereka bangun juga berkaitan dengan pemerataan internet. Diketahui, saat ini ada 1.200-1.300 ISP. Namun mereka hanya terkonsentrasi di 18 kota saja.
"Bayangkan Indonesia punya 550 kabupaten/kota, kurang lebih saat ini, tapi hanya menumpuk di 18 kota. Tandanya kota-kota lain tidak memiliki infrastruktur yang memang cukup baik," lanjutnya.
Permasalahan ini akan menjadi masukan untuk para multistakeholder, guna mendukung pertumbuhan infrastruktur maupun roadmap digitalisasi di Tanah Air.
Tujuannya agar yang dilakukan para pelaku ISP dapat terarah. Pada akhirnya diharapkan Indonesia dapat terkoneksi 100 persen dibarengi dengan kualitas yang juga lebih baik.
