Menkomdigi Bergegas Tinggalkan Acara XLSmart, Tak Ada Sesi Doorstop
- Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid hadiri acara XL SMART AI & Cybersecurity Forum BRAVO 500 Summit di Jakarta.
- Meutya dalam pidatonya membahas akal imitasi (AI) serta memberdayakan perempuan di bidang digital, mengapresiasi komitmen XLSMART.
- Setelah berbicara di forum, Meutya tinggalkan tempat acara tanpa melakukan doorstop dengan awak media yang mencoba memanggilnya.
Hari ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menghadiri acara XL SMART AI & Cybersecurity Forum BRAVO 500 Summit yang digelar di Jakarta, pada Kamis (24/07/2025).
Rombongan Meutya terpantau sudah hadir sejak pukul 09:00 WIB. Dia ditemani oleh sejumlah jajaran pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), seperti Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bonifasius Wahyu Pudjianto, Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah sampai Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Denny Setiawan.
Tingkatkan peran perempuan
Dalam pidatonya, Meutya banyak membahas terkait akal imitasi (artificial intelligence/AI), termasuk memberdayakan perempuan di bidang ini.
Dia juga mengapresiasi XLSMART yang berkomitmen untuk meningkatkan peran perempuan di bidang digital.
"Kita harapkan dengan program Sisternet ini, perempuan yang mememimpin di perusahaan-perusahaan digital di Indonesia akan menjadi semakin meningkat," ujarnya.
Menkomdigi tinggalkan tempat acara
Setelah berbicara di forum tersebut, Meutya beserta rombongan langsung meninggalkan tempat acara.
Awak media telah mencoba memanggil Menkomdigi untuk melakukan doorstop, namun dia hanya balas menyapa "hai" dan pintu lift langsung tertutup meninggalkan awak media tanpa bicara lebih dalam.
Sebelumnya tengah ada isu hangat tentang kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Komdigi dalam rilis resmi mengatakan bahwa finalisasi kesepakatan perdagangan bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.
