Trinity Traveler Kena Mental akibat Visa Digantungin

Trinity mengajukan Standard Visitor Visa United Kingdom pada 29 April 2026 dan melakukan biometrik di VFS Kuningan City pada 28 Mei 2026. Saat itu, ia mendapat informasi proses visa membutuhkan waktu sekitar 15 hari kerja.

Karena berencana berangkat pada 2 Juli, Trinity merasa masih memiliki waktu yang cukup. Ia bahkan memperkirakan visa akan selesai jauh sebelum tanggal keberangkatan.

Hingga batas waktu tersebut terlewati, keputusan visa belum juga diterima. Pada 16 Juni, Trinity justru mendapat email dari UKVI yang menyatakan bahwa aplikasinya belum dapat diputuskan dalam waktu pemrosesan yang dipublikasikan.

Isi email tersebut menyebutkan sejumlah alasan yang memungkinkan proses menjadi lebih lama, mulai dari verifikasi dokumen, kebutuhan bukti tambahan, hingga meningkatnya jumlah permohonan visa.

Bagi Trinity, pemberitahuan tersebut justru menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ada dokumen yang bermasalah? Apakah bukti keuangan perlu diperiksa? Atau memang prosesnya sedang mengalami antrean?

Kecemasan Trinity semakin bertambah ketika pada 29 Juni 2026 ia menerima email yang meminta untuk membuat appointment dan memberikan biometrik. Padahal, biometrik sudah dilakukan hampir sebulan sebelumnya.

Situasi tersebut membuatnya menduga ada kesalahan dalam sistem atau proses aplikasinya. Di sisi lain, ia tidak bisa mendapatkan penjelasan langsung. Sebab, dalam pemberitahuan sebelumnya, UKVI meminta pemohon tidak menghubungi mereka, kecuali diminta memberikan informasi tambahan.

Akhirnya, Trinity hanya bisa menunggu sambil terus mengecek email. Bahkan, ia mengaku sampai mengirim email kepada dirinya sendiri dari alamat lain untuk memastikan tidak ada masalah pada akun emailnya.

Tanggal 2 Juli 2026 yang seharusnya menjadi hari keberangkatan pun tiba. Namun, visa Trinity masih belum ada. Situasi ini bukan hanya membuat rencana perjalanan berantakan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial.

Dalam aplikasi visa, Trinity sudah mencantumkan reservasi hotel sebagai bukti akomodasi. Reservasi tersebut pun sudah menimbulkan tagihan jutaan rupiah pada kartu kreditnya. Ia berada dalam posisi dilematis.

Jika reservasi dibatalkan, ia khawatir akan bermasalah apabila ada pemeriksaan terhadap bukti akomodasi. Di sisi lain, jika dibiarkan, biaya yang harus ditanggung juga tidak sedikit. Belum lagi risiko tiket pesawat. Jika membeli tiket jauh-jauh hari, ada kemungkinan tiket hangus ketika visa belum terbit. Sebaliknya, jika menunggu visa baru membeli tiket, harga tiket bisa melonjak hingga jutaan rupiah.

"Menunggu visa itu menguras mental. Deg-degan setiap hari, mual setiap kali membuka email," tulis Trinity dalam blog pribadinya, Selasa (11/8/2026).

Setelah tanggal keberangkatan terlewati, Trinity akhirnya mencoba mencari informasi melalui akun UKVI. Ia membuat dan menghubungkan akun tersebut dengan paspor setelah mendapat saran dari temannya di travel agent.

Pada 8 Juli 2026, ia menemukan bahwa eVisa-nya ternyata sudah tersedia lengkap dengan share code. Namun, ada satu masalah: eVisa baru berlaku mulai 15 Juli 2026. Padahal, rencana perjalanan yang tercantum dalam aplikasinya adalah 2–14 Juli.

Akhirnya, Trinity menyesuaikan jadwal dan berangkat pada 15 Juli, tepat ketika eVisa mulai berlaku. Share code hanya diminta saat checkin di Bandara Soekarno-Hatta, sedangkan saat tiba di London, status eVisa sudah terhubung dengan paspornya.

Hal yang juga mengejutkan, visa tersebut justru diberikan dengan masa berlaku satu tahun, meski Trinity sebelumnya mengajukan Standard Visitor Visa dengan masa berlaku enam bulan.

Trinity akhirnya berhasil berlibur ke Inggris dan kembali ke Indonesia. Sayangnya, sampai 9 Agustus 2026, ia mengaku belum menerima email yang menyatakan bahwa visanya telah granted. Rasa penasaran sekaligus ingin mendapatkan kejelasan lagi, ia akhirnya mengajukan komplain kepada UKVI terkait keterlambatan proses dan tidak adanya notifikasi. Namun, pengaduan tersebut pun masih harus menunggu hingga 20 hari kerja untuk mendapat tanggapan.

Bagi Trinity, masalah utamanya bukan keputusan visa. Ia memahami bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang mendapatkan izin masuk. Yang ia pertanyakan adalah proses dan akuntabilitas selama waktu pemrosesan melewati standar ketentuan.

Menurut dia, keterlambatan visa dapat berdampak kerugian pada banyak hal, mulai dari tiket pesawat, hotel, biaya pengurusan dokumen, hingga opportunity cost karena harus mengosongkan jadwal pekerjaan.

"Kalau pemohon harus mematuhi setiap aturan, mengapa pemberi visa tidak perlu mempertanggungjawabkan standar layanan yang mereka janjikan sendiri?" katanya.

Menaggapi hal tersebut, juru bicara VFS Global (yang enggan disebutkan namanya) pun angkat bicara. “Kami tidak dapat memberikan komentar mengenai kasus individual. VFS Global berperan sebagai mitra administratif dalam proses pengajuan visa Inggris, membantu pemohon dalam proses penyerahan dokumen dan perekaman data biometrik," katanya saat dihubungi IDN Times, Jumat, 14 Agustus 2026.

Namun, kata dia, VFS Global tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, verifikasi dokumen, maupun penentuan waktu pemrosesan visa. Sebagai bagian dari prosedur operasional standar, mereka menginformasikan kepada pemohon mengenai estimasi waktu pemrosesan yang ditetapkan dan dipublikasikan UK Visas and Immigration (UKVI) melalui situs web resminya.

VFS melanjutkan, setiap perubahan dari estimasi waktu yang telah dipublikasikan merupakan sepenuhnya kewenangan UKVI.

"VFS Global berkomitmen memberikan standar layanan yang tinggi, menyediakan informasi yang akurat, pembaruan secara tepat waktu, dan dukungan profesional kepada pemohon selama proses pengajuan visa. Seluruh keputusan terkait permohonan visa, permintaan dokumen tambahan, serta komunikasi mengenai status permohonan ditangani secara langsung oleh UK Visas and Immigration (UKVI).”