Jakarta, IDN Times - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional Kategori C Periode 2020 - 2021 dalam sidang IMO Assembly hari ini (29/11) di London, Inggris.
Dewan IMO kategori C merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis.
Lalu apa saja keuntungan Kemenhub menjadi anggota dewan IMO.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kemenhub akan mengejar standar baru untuk meningkatakan kualitas kemaritiman dengan cara membandingkan dengan negara lain.
"Kita tahu bagaimana mengukur ketinggalan itu, kita butuh bantuan dari negara lain untuk improve dengan adanya BPK di sana bisa tahu oh mereka ini kekuatan di sini. BPK akan mapping seperti apa negara anggota itu dan kita akan melakukan improvemnet untuk maritim ke depan," kata Budi di gedung BPK, Sabtu (30/11).
BPK RI terpilih menjadi auditor eksternal IMO. Dengan memanfaatkan hal itu, Budi berharap Kemenhub nantinya dapat berkolaborasi menavigasi peraturan-peraturan dan kecenderungan kemaritiman.
"Sehingga kita harapkan kita maju lebih cepat dan banyak mengetahui hal-hal yang akan menjadi kecenderungan daripad masyarakat kemaritiman," ujar Budi.
Dengan Kemenhub menjadi anggota dewan IMO, akan ada sejumlah permasalahan nasional yang akan disuarakan ke tingkat internasional. Beberapa diantaranya adalah isu sampah plastik, vokasional atau ketenagkerjaan dan women maritime.
"Karena keterlibatan ibu-ibu di Indonesia sangat aktif dan ini belum terlalu banyak ada di maritim selain masalah safety dan security. Tiga hal ini unik dan kita punya kepentingan di situ," kata Budi.