3 Strategi Utama Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi

06 Feb 2021, 11:37 WIB

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mempersiapkan tiga strategi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mempertahankan daya beli masyarakat menengah ke bawah.

"Caranya dengan melanjutkan program perlindungan sosial dalam bentuk PKH, Kartu Prakerja. Kemudian menjaga keberlanjutan dunia usaha dengan mendukung UMKM dan korporasi serta koperasi sebagai program prioritas," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Jumat (5/2/2021).

1. Pemerintah mendorong belanja konsumen menengah ke atas

Ilustrasi mal di Jakarta. (IDN Times/Besse Fadhilah)

Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah juga mendorong consumer confident dari kelompok menengah ke atas untuk berbelanja. Hal itu dilakukan dengan percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah menargetkan vaksinasi dapat menjangkau 181,5 juta penduduk.

"Pemerintah mendorong berbagai ketersediaan alat-alat kesehatan, sarana dan prasarana, dan APD," kata Airlangga.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan pembatasan kegiatan bersifat lokal, mendorong kegiatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), serta mengefektifkan 3T (testing, tracing, dan treatment).

"Diharapkan upaya ini bisa memitigasi kasus COVID-19 dan secara aktif pemerintah melibatkan satgas pusat sampai daerah, termasuk mengaktifkan Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, dan operasi yustisi TNI dan Polri," ungkapnya.

2. Pemerintah mendorong implementasi UU Ciptaker

Pekerja memproduksi sepatu Tori berbahan kain tenun di Ruang Produksi Terampil Sejahtera, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Airlangga melanjutkan, pemerintah akan mendorong implementasi UU Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Menurut Airlangga, UU Cipta Kerja bisa mendorong UMKM untuk terus mampu membuat kegiatan secara lebih mudah dan menyerap lapangan kerja.

"Dan dalam bentuk regulasi mendorong SWF akan segera bisa beroperasi. Kemudahan berusaha ini akan jadi jembatan untuk mitigasi COVID-19 dan reform structural jangka panjang dan saat ini yang telah diundangkan hampir 47 RPP dan Perpres telah siap dan ditandatangani," ujarnya.

3. Pertumbuhan ekonomi minus 2,07 persen

ilustrasi resesi (IDN Times/Arief Rahmat)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mengalami kontraksi di kuartal IV 2020. Tren resesi ekonomi berlanjut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 sebesar minus 2,07 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV secara year on year (yoy) juga mengalami kontraksi minus 2,19 persen.

Pada kuartal III, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami resesi. Sebab, pada kuartal II terjadi minus 5,32 persen dan kuartal III minus 3,49 persen.

Resesi adalah kondisi perekonomian sebuah negara yang mengalami kontraksi berturut-turut. Artinya, pertumbuhan ekonomi negara tersebut negatif selama dua kuartal (enam bulan). Tren ini pun berlanjut di penghujung 2020.

Catatan tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah. Sebab, ekonomi domestik menuju depresi ekonomi. Depresi ekonomi merupakan kondisi yang lebih parah dibanding resesi. Sebab, terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang berkepanjangan. Bisa dibilang, jika resesi terjadi dalam kurun waktu yang panjang, terjadilah depresi.