Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengantisipasi bencana kekeringan dan musim kemarau di berbagai wilayah.
"Ini sudah bulan Agustus, bencana kekeringan sudah mulai bulan Maret," kata Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko dalam Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (7/8/2023).
Dia menjelaskan, para pemangku kepentingan terkait sudah melakukan koordinasi, melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan forkopimda.
Selain berkoordinasi, koordinasi juga dilakukan untuk memitigasi dan mengantisipasi daerah yang berisiko kekeringan.
"Yang ketiga mengembangkan infrastruktur, menurunkan infrastruktur alat-alat. Dan yang keempat ada inovasi pemanfaatan teknologi," katanya.
Hal-hal yang dilakukan, yakni pengaturan pintu air untuk pertanian, pengelolaan bendungan-bendungan, merehabilitasi sumur bor, mengoperasikan sumur bor, termasuk pembuatan sumur-sumur baru.
"Jadi, sekarang sudah kita lakukan, dan juga merehab sumur-sumur eksistensi dan memastikan kecukupan tampungan," tutur Djarot.
Dia menjelaskan, belum semua sungai terdapat bendungan atau embung. Untuk itu, pihaknya mencoba memaksimalkan apa yang ada.
Dalam hal ini, pihaknya melakukan pengaturan pada pintu air dengan ketat dan berkoordinasi dengan pelaku di sektor pertanian dan masyarakat untuk meminimalkan pemanfaatan air.
"Mulai dari sistem pembolongan, sistem tanamnya, apa yang akan ditanam, ini kita koordinasikan sehingga bencana kekeringan bisa terlampaui atau terlewati dengan baik," jelasnya.
Jarot menambahkan, Ditjen SDA telah mempersiapkan sebanyak 223 bendungan, dengan total volume 6,73 miliar m3, dan volume pemanfaatan 4,37 miliar m3.
Dengan adanya pelaksanaan FGD yang melibatkan berbagai unsur terkait, Kementerian PUPR berharap musim kemarau dan bencana kekeringan bisa mendapatkan solusi terbaik demi mewujudkan penanganan risiko dampak musim kemarau yang tepat guna dan tepat sasaran.
"Kami berharap ini dapat meningkatkan sinergitas pemerintah dalam menangani masalah sumber daya air di Indonesia, khususnya meminimalis risiko dampak kekeringan serta mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan sumber daya air bagi negara kita," tambahnya.